Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) akan mencari solusi jika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) benar-benar terpililh menjadi calon presiden dan tidak menjadi
preseden buruk. Lantaran, Jokowi sebelumnya meninggalkan jabatannya
kedua sebagai Walikota Solo di tahun kedua setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Jika Jokowi terpilih jadi presiden maka jabatan Gubernur DKI yang
baru sekitar 2 tahun diembannya juga harus dilepaskan. "Itu namanya
suara masyarakat, tentu kita tidak bisa melarang-larang," kata Wakil
Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga di sela-sela Rakernas III PDI-P, di Ecopark,
Ancol, Jakarta Utara, Minggu (8/9/2013).
Eriko menuturkan PDI-P
telah memikirkan cara agar tidak muncul preseden buruk terhadap Jokowi.
"Kami sudah memberi masukan itu, Bu Ketum sudah ada pengalaman," jelas
Eriko.
Sementara Ketua DPC Aceh Tamiang Tengku Rusli menilai tidak
ada yang salah bila masyarakat sudah menginginkan Jokowi menjadi
Presiden RI. "Kalau dia dicalonkan itu kan sama saja dengan dia mengurus
Jakarta, tapi wilayahnya diperluas, jadi ngurus se-Indonesia," imbuh
Rusli.
Rusli pun menggarisbawahi, suara-suara di 33 DPD sudah
bertekad mendukung Jokowi. Terkait dengan waktu diumumkannya capres
PDI-P, Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI-P Sidarto Danusobroto menuturkan
hal itu akan terlaksana awal tahun depan.
Tepatnya, saat ulang tahun partai 10 Januari 2013 mendatang. Namun, tidak menutup kemungkinan pengumuman nama dapat dipercepat.
"Desakan
datangnya tidak dari 1 arah, saya kira Bu Ketum akan menangkap itu
dengan bijak," papar Sidarto yang kini menjabat Ketua MPR.
Sumber :
lipuan6.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar