"Blusukan Jokowi hanya menghabiskan anggaran, tanpa ada solusi buat warga Jakarta," kata Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (FITRA), Ucok Sky Khadafi, di Jakarta, Selasa, (23/7/2013). Menurutnya, temuan FITRA untuk anggaran blusukan atau dalam peraturan gubernur disebut belanja penunjang operasional kepala daerah (KDH) dan wakil kepala daerah (WKDH), mencapai angka Rp 26.670.450.000 per tahun.
Ucok mengatakan, angka Rp 26,6 miliar tersebut bisa dilihat dari lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2013, tertanggal, 25 Februari 2013, pada halaman 50.
Kalau per bulan anggaran blusukan Jokowi sebesar Rp 2,2 miliar, maka jika dihitung per hari berarti akan didapat angka sebesar Rp 74 juta. Jika Rp 74 juta dibagi dua, yakni untuk Ahok dan Jokowi, berarti masing-masing biayanya sebesar Rp 37 juta per hari.
Sedangkan untuk membenahi Jakarta, tandas Ucok, bukan dengan cara blusukan, tetapi dengan cara membenahi birokrasi, yakni menata secara baik para aparat birokrasi, dan mengajarkan aparat Pemda DKI melayani rakyat dengan tulus, tanpa embel-embel apapun, termasuk melakukan pungli kepada rakyat.
"Jadi, persoalan bukan ada pada rakyat, tetapi persoalan akut Jakarta itu seperi korupsi ada di birokrasi yang dipimpin oleh Jokowi sendiri," tudingnya.
Jadi, imbuh Ucok, selama ini, blusukan Jokowi ke. sejumlah tempat di Jakarta, memperlihatkan bahwa rakyat sekan-akan merupakan persoalan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta itu sendiri. Padahal, rakyat Jakarta paling mudah diatur dan paing sulit.
"Jadi, susah diatur itu para birokrat sendiri. Jadi, anggaran blusukan ini jangan-jangan dijadikan sebagai panggung tahun 2014, yang uangnya berasal dari pajak rakyat dan APBD Jakarta," pungkasnya.
gatra.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar