Saatnya Relawan Bersatu Kawal Negara, Bukan Kawal Jokowi Yang Sedang Sesat

Situasi pelik yang dihadapi Presiden Joko Widodo (Jokowi), saat ini menjelaskan pada kita bahwa beginilah “kondisi lapangan” negeri kita saat ini, “becek dan berlumpur” kepentingan elite tua bergelimangan “dosa masa lalu”. Ini harus bisa kita “bersihkan” dan “basuh” kembali hingga bersih, sebagai bentuk kepedulian akan nasib bangsa ini ke depan.
“Munculnya dukungan rakyat non partisan dalam bentuk relawan politik saat Pilpres kemarin untuk Jokowi-JK jangan dilupakan begitu saja. Kekecewaan yang mendalam dihati rakyat ketika elite tua partai mendominasi susunan kabinet kerja Jokowi-JK. Ditambah lagi volunteer istana yang mengkultuskan 7 elite relawan sebagai DEWA RELAWAN melukai hati relawan se-Indonesia. Ini sudah tidak kondusif bagi Presiden,” kata Ketua Umum DPP Bara Revolusi Mental (Bararemen) yang baru terpilih, Gideon Wijaya Ketaren (GWK), Kamis (15/1/2015).
GWK mengatakan, dalam pemilihan Kapolri Bararemen mendesak, Budi Gunawan digantikan oleh sosok yang bersih dan independen. Jika masalahnya semua calon yang ada merupakan didikan penguasa lama atau dukungan dari Koalisi Anti Pemerintah, maka Presiden punya hal prerogatif meminta usulan nama baru, jika hanya seorang bintang 1 kepolisian yang bersih, independen dan mumpuni untuk menjadi Kapolri.
Kita butuh lembaga negara yang bersih dan berwibawa, kita peduli pada reformasi polri yang bersih dengan mengarusutamakan pemimpinnya yang bersih terlebih dahulu.
GWK mengatakan, kepedulian akan KPK yang konsisten untuk tidak sering ulur-mengulur waktu atau menutup-nutupi tersangka kasus Korupsi yang sudah jelas-jelas terlibat, serta menginginkan presiden yang tegas, adil dan berwibawa serta tidak menjadi “boneka” elite politik dan pengusaha tertentu.
“Jika ini bisa dibuktikan maka seluruh relawan dan rakyat akan bahu-membahu membentengi kebijakan pemerintah kedepan. Perlu kami ingatkan bahwa strategi termurah untuk mengoyang pemerintahan saat ini adalah membenturkan Jokowi dengan relawan dan rakyat dibandingkan oleh parlemen,” tutup GWK.