Kamis, 15 Januari 2015

Lantik "Koruptor", Jokowi Lemahkan KPK dan Menghina Polri

Pegiat antikorupsi dari Indonesia Budget Center, Roy Salam, mengatakan pengangkatan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI berpotensi memunculkan gesekan antara institusi Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
"Kalau memang tetap dilantik, akan ada gesekan antara kedua lembaga itu ke depannya," kata Roy saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Januari 2015.
Misalnya, kata Roy, jika sudah menjadi Kepala Polri, Budi Gunawan yang berstatus tersangka KPK akan berupaya melindungi dirinya dari upaya hukum yang dijalankan komisi antirasuah.
"Dengan kewenangannya, dia akan bertanya kepada KPK mengenai dasar penetapan tersangka dan transaksi apa yang dianggap mencurigakan."
Menurut Roy, ada potensi Budi Gunawan mencari saksi dan orang yang mengetahui transaksi yang dituduhkan kepadanya. "Ini membahayakan dan akan mengganggu proses penyidikan," ujar Roy.
Selain itu, Roy melanjutkan, bukan tidak mungkin Budi Gunawan menarik para penyidik kepolisian yang kini bertugas di KPK. "Peluang itu besar karena nantinya dia menjadi seorang Kepala Polri yang tentu punya kuasa terhadap personelnya," ucap Roy.
"Di sisi lain, dia adalah tersangka yang akan membentengi diri dari upaya hukum KPK."
Roy mengatakan pengangkatan Budi Gunawan bisa disebut sebagai salah satu langkah melemahkan kewenangan KPK. "Tentu Pak Jokowi punya andil di sini karena Jokowi memberikan peluang terhadap pelemahan itu," kata Roy.

Menghina Polri
Lebih jauh Roy Salam, mengatakan Presiden Jokowi akan menghina lembaga kepolisian jika tetap melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Polri.
"Ini sebuah penghinaan terhadap lembaga kepolisian, yakni menyodorkan pemimpin yang bermasalah," kata Roy saat dihubungi Tempo, Kamis, 15 Januari 2015.
Menurut Roy, tak semestinya Polri sebagai lembaga penegak hukum disodori calon pemimpin yang bermasalah secara hukum. "Bagaimana mau menegakkan hukum kalau dipimpin orang yang bermasalah?" ucapnya.
Ia mengatakan pengangkatan Budi Gunawan jelas akan mengganggu kerja kepolisian. "Ketidakpercayaan masyarakat juga akan muncul terhadap lembaga kepolisian," kata Roy.
Selain itu, Roy melanjutkan, pengangkatan Budi Gunawan akan berdampak bagi Jokowi. Sebab, Jokowi telah berjanji membangun integritas dalam penegakan hukum. "Kalau Budi tetap dilantik, akan membuat publik memberi opini buruk terhadap kepemimpinan Presiden ke depan," ujarnya.
Adapun Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat akhirnya menyetujui pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Keputusan tersebut keluar setelah melewati lobi antar-pimpinan fraksi dan pimpinan DPR.   [tempo]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar