Jokowi memang selama ini punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. Jokowi bahkan melibatkan KPK untuk ikut menyeleksi calon menteri yang bakal membantunya lima tahun ke depan.
Komitmennya dibuktikan, sejumlah nama yang mendapat rapor merah dicoret dari daftar calon menteri.
Namun entah kenapa Jokowi tak melibatkan KPK saat menentukan calon Kapolri sampai kemudian mengusulkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR. Komitmen Jokowi mulai dipertanyakan, namun masih banyak pihak yang berpikiran positif terhadap sang presiden yang dikenal hobi blusukan dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat tersebut.
Kini Jokowi benar-benar jadi sorotan, utamanya setelah DPR menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Jokowi dalam posisi sulit lantaran calon tunggal Kapolri itu ditetapkan KPK menjadi tersangka kasus rekening gendut hanya sehari sebelum proses fit and proper test digelar Komisi III DPR. Jika komitmen Jokowi dalam pemberantasan korupsi masih tebal, tentu sudah jelas langkah apa yang akan diambil.
Tapi sikap final Jokowi soal pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri sama misteriusnya dengan isi pertemuan Jokowi dengan Surya Paloh yang mulai bicara 'lebih cepat lebih baik' untuk pelantikan Komjen Budi Gunawan. Apalagi kabar santer Ketum Partai NasDem itu telah sepakat dengan Ketum PDIP dan petinggi KIH lain soal 'lanjutkan Budi Gunawan'.
Sikap Jokowi pun di persimpangan jalan antara semangat antikorupsi dan wejangan para punggawa KIH. Para relawan Jokowi pun mulai bergerak bersuara 'salam gigit jari', menyerukan harapan agar Sang Presiden lebih mendengarkan aspirasi rakyat.
Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi punggawa pemberantasan korupsi di Indonesia pun ikut bersuara. KPK menyarankan Presiden Jokowi bertindak bijaksana dan tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Tri Brata-1.
"Lima tahun ke depan dia akan mengkhianati komitmen itu. Jadi komitmen antikorupsinya diragukan," kata Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja soal risiko jika Jokowi tetap melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR dari PD Benny K Harman, pengangkatan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri akan mencoreng Republik ini, karena untuk pertama kalinya presiden mengangkat seorang tersangka menjadi Kapolri. Apabila Komjen Budi Gunawan dipaksakan jadi Kapolri dengan stasus tersangka, maka diyakini tak akan mendapat kepercayaan rakyat, apalagi Polri dituntut secara aktif menegakkan hukum, termasuk pemberantasan korupsi.
"Jika Presiden dan atau Dewan mengabaikan apa yang menjadi ketetapan KPK akan memiliki akibat yang kurang baik bagi kedua lembaga. Karena kedua lembaga utama di DPR oleh rakyat akan dinilai tidak sungguh-sungguh mendukung upaya pemberantasan korupsi," kata Benny saat menyatakan sikap PD menolak pengesahan Komjen Budi jadi Kapolri.
PD menjadi satu-satunya parpol yang menolak Komjen Budi jadi Kapolri. Belakangan PAN ikut di belakang PD mengawal komitmen DPR terkait pemberantasan korupsi. Yang harus dilakukan pada saat ini, menurut Benny, adalah melakukan pendalaman dan klarifikasi atas dugaan keterlibatan Komjen Budi Gunawan, baik kepada presiden, KPK, Polri, Kompolnas, maupun kepada Komjen Budi Gunawan.
"Kapolri yang tengah menjabat saat ini yaitu Jenderal Polisi Sutarman masih tetap bisa menjalankan tugas sampai klarifikasi atas kasus Komjen Polisi Budi Gunawan selesai. Dikaitkan pula dengan UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI bab 2 pasal 11 dan penjelasannnya maka jabatan Jenderal Polisi Sutarman belum berakhir, yang bersangkutan belum mengundurkan diri, belum memasuki usia pensiun, tidak berhalangan tetap dan tidak juga dijatuhi pidana berkekuatan hukum tetap," usul Benny soal jalan keluar persoalan pelik yang dihadapi Jokowi saat ini.
Lalu mana yang bakal didengar Jokowi, suara rakyat atau suara elite KIH? Semua pihak menanti sikap negarawan Presiden Jokowi. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar