Presiden Jokowi Pamer Kebijakan Jor-joran Suntik Dana ke BUMN

Di hadapan pengusaha muda nasional, Presiden Joko Widodo menyampaikan arah dan strategi kebijakan di tahun pertama menjalankan roda pemerintahan bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Salah satunya pengalihan anggaran subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini membebani negara dan membuat ruang fiskal dalam APBN terlalu sempit.
"Setelah kemarin kita lakukan pengalihan subsidi BBM, ada ruang fiskal yang sangat besar di APBN kita, dan akan diajukan di APBN-P hari ini," ujar Jokowi saat membuka Munas HIPMI ke-15 di Bandung, Jawa Barat, Senin (12/1/2015).
Dari kebijakannya itu, Jokowi lantas menyebut kebijakan lain yang membuat pemerintahannya berbeda dari pemerintahan sebelumnya. Yakni jor-joran memberikan kucuran dana untuk perusahaan BUMN.
"Saya berikan contoh, tahun ini kita suntik Rp 48 triliun ke BUMN kita, yang sehat. Kalau dulu BUMN dibebani setor dividen ke APBN. Mulai tahun ini BUMN tidak diminta dividen tapi diberikan suntikan. Ini berbeda dari sebelumnya. Ini hal terkait kebutuhan dasar," tegasnya.
Jokowi mengklaim punya dasar kuat melahirkan kebijakan tersebut yakni fokus pemerintah membangun infrastruktur. Dengan kucuran dana besar untuk BUMN, mantan Gubernur DKI Jakarta ini berharap peran besar perusahaan pelat merah dalam pembangunan sarana dan prasarana.
"Misalnya Pelindo, bangun pelabuhan. Misalnya WIKA, Adhi Karya, Hutama Karya, yang biasa melakukan infrastruktur jalan atau KAI pada bangun rel. Angkasa Pura bangun airport. Kita beri misalnya Rp 10 triliun, itu mereka bisa kerjakan sebanyak Rp 50-70 triliun lapangannya. Kenapa? Karena dengan equity yang ada, mereka bisa pinjam ke lembaga perbankan dengan sebuah business plan, dan Feasibility Study, hitungannya jelas. Karena memang untung kerjaan infrastruktur," papar Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo ini meyakini, kebijakannya bisa menjadi stimulus untuk percepatan pembangunan melalui BUMN.  [merdeka]