"Jangan sampai ke depan ada Kapolri yang dipanggil dan diperiksa dalam kasus pencucian uang," kata aktivis ICW, Emerson Yunto di kantor PPATK, Jakarta, Senin 12 Januari 2015.
Emerson berpendapat, Jokowi harus mengantisipasi kemungkinan tersebut. Dia meyakini bahwa ada waktu untuk berpikir ulang soal penunjukan Komjen (Pol) Budi Gunawan.
"Masih ada waktu Jokowi meminta keterangan KPK dan PPATK," ujarnya.
Emerson menegaskan, siapa Kapolri adalah pilihan Jokowi sebagai Presiden. Bukan pilihan orang lain. Oleh karena itu, tanggung jawab besar ada di tangannya.
"Apa susahnya Jokowi memanggil PPATK dan KPK. Melihat lebih detail? Pintu proses penjaringan tidak hanya mengandalkan surat Kabareskrim. Proses yang baik bahkan bukan hanya Presiden, DPR juga bisa melakukan hal yang sama," katanya.
Berdasarkan pengalaman dalam meyusun Kabinet yang melibatkan KPK, Justru Jokowi yang disandera oleh berapa oknum di KPK dengan seakan-akan "menyembunyikan" siapa yang ada dalam daftar stabilo KPK. Hal ini menyebabkan muncul dugaan adanya menteri dalam kabinet Jokowi yang masuk dalam daftar stabilo KPK yang ujung-ujung berdampak kurang baik bagi kabinet kerja Jokowi. Sementara itu, ketua KPK sendiri dalam beberapa kesempatan justru mengancam-ancam Jokowi, tetapi jika ditanya siapa yang kena stabilo, dia justru berkelit "tak hafal". Apakah ini sakit hati ketua KPK yang tak digandeng sebagai wakil presiden oleh Jokowi dalam pilpres 2014 yang lalu?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar