Ini Kata Ruhut dan KMP Seputar Calon Kapolri Jokowi

Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Ruhut Sitompul mengatakan, polemik mengenai calon Kapolri itu sebaiknya diserahkan kepada presiden. Sebab, menurut dia, Jokowi yang lebih tahu siapa sosok yang dipilihnya sebagai orang nomor satu di korps Bhayangkara itu.
Ruhut menyatakan, nama yang diajukan Jokowi sebagai calon Kapolri itu sebenarnya didapat dari rekomendasi Kompolnas dan Indonesia Police Watch (IPW). Oleh sebab itu, dia meminta agar publik tak perlu khawatir.
"Tidak usah khawatir, Jokowi presiden kita itu, beliau yang lebih tahu mengenai hal tersebut. Jadi yang mengusulkan itu kan Kompolnas dan IPW. Karena jika merujuk pada UU kepolisian dan UU kejaksaan, itu adalah hak prerogatif presiden, dan komisi III yang melakukan fit and propertest nya," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/1/2015).
Ruhut mengaku tidak akan menanggapi terlebih dahulu mengenai dugaan keterlibatan Komjen Budi Gunawan dengan isu-isu yang beredar di publik mengenai masalah rekening gendut. Dia khawatir, isu rekening gendut menjadi pembunuhan karakter bagi Budi Gunawan.
"Masalah dugaan rekening gendut seperti ini sudah 10 tahun yang lalu, kita tidak mau ada pembunuhan karakter. Biar nanti Budi Gunawan sendiri yang menjelaskannya di Komisi III," kata Ruhut.
"Memang ada surat dari Polri ke PPATK yang menjelaskan bahwa Budi Gunawan ini clear. Jadi saya hanya mendengarkan petinggi partai dimana semuanya mengatakan bahwa dia itu baik. Kami di sini ini kan hanya wayang," katanya menambahkan. 

Mayoritas KMP Dukung Budi Gunawan
Koalisi Merah Putih di DPR selama ini mengkritik setiap kebijakan Presiden Jokowi. Namun terkait calon Kapolri, KMP tak menentang sama sekali pilihan Jokowi.
Presiden Jokowi memang mengajukan nama Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kepala Kepolisian RI ke DPR. Meskipun tidak mempengaruhi keputusan, biasanya kalangan Komisi III DPR mengkritik calon yang diajukan presiden.
Namun hal ini tidak terjadi saat Komjen Budi Gunawan jadi calon tunggal Kapolri. Sekjen PAN Taufik Kurniawan misalnya, langsung yakin Komjen Budi Gunawan sudah memenuhi kriteria.
"PAN simpel saja, seorang prajurit kalau sudah mengemban bintang (jenderal) tentu sudah lolos kualifikasi Wanjakti," kata Taufik di gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (12/1/2015).
Saat nama Komjen Budi Gunawan dibacakan sebagai calon tunggal Kapolri di tengah sidang paripurna DPR pun tak ada interupsi sama sekali. Tak biasa partai anggota KMP menerima begitu saja keputusan Presiden Jokowi.
Tak hanya PAN, PD yang juga kerap punya sikap sama seperti KMP pun tak menolak. PD yang meminta penjelasan soal rekening gendut, tak ingin disebut asal menolak calon kapolri tersebut.
"Penolakan itu dimungkinkan, tapi harus dengan alasan yang jelas. Kalau tanpa alasan itu, nanti Komisi III dipertanyakan," kata Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman.
Partai Golkar pun tak mengkritik keputusan Presiden Jokowi. Golkar langsung memproses fit and proper test Komjen Budi Gunawan. Ketimbang mengkritik, Golkar menjelaskan urutan fit and proper test calon Kapolri nantinya.
"Setelah dibacakan di paripurna akan dibawa ke rapat Bamus untuk dikoordinasikan dengan komisi erkait yaitu komisi III. Komisi III akan mengagendakan fit and proper test calon Kapolri. Setelah ditetapkan maka komisi III akan mengumumkannya melalui iklan media masa untuk meminta masukand dari masyarakat," kata Sekretaris FPG DPR Bambang Soesatyo.
"Lalu Komisi III juga akan melakukan kunjungan lapangan ke rumah dan lingkungan calon untuk melihat langsung kehidupan sosial, gaya hidup, keluarga yang bersangkutan," lanjut Bambang yang biasa mengkritik Presiden Jokowi ini.
PKS juga tak menunjukkan 'perlawanan' terhadap langkah Presiden Jokowi tersebut. "Kita wain and see kita lihat bagaimana komitmen beliau memajukan reformasi di tubuh Polri," kata Nasir Djamil, anggota Komisi III DPR dari PKS.
Hanya Gerindra yang mencoba mengkritik namun dengan alasan yang cenderung politis.
"Kita ingin Presiden menggunakan kewenangannya secara penuh sesuai Undang-undang dalam menunjuk Kapolri, agar Presiden tidak dibayang-bayangi oleh Ketum partai," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR, Ahmad Muzani, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (12/1/2015).   [merdeka]