"Blunder pertama Jokowi ketika memilih orang partai untuk mengisi posisi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna Laoly). Sekarang ia memilih orang partai lagi," kata Donal ketika diwawancarai Tempo di kantor ICW, Jakarta, Kamis (20/11/2014).
Dalam susunan Kabinet Kerja yang diumumkan pada 26 Oktober 2014, Jokowi memilih Yasonna, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, sebagai Menteri Hukum dan HAM. Guru besar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Ikrar Nusa Bhakti mengatakan Yasonna juga terindikasi terlibat dalam kasus kecurangan pemilu di Nias Selatan, Sumatera Utara.
Sebelum Prasetyo terpilih, ada beberapa nama yang dicalonkan. Mereka di antaranya Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Muhammad Yusuf, Pelaksana Tugas Jaksa Agung Andhi Nirwanto, serta Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Widyo Pramono.
Prasetyo, sebelum menjadi politikus NasDem, adalah jaksa juga. Pria kelahiran Tuban, Jawa Timur, tahun 1947 itu sempat menjadi Jaksa Agung Muda Pidana Umum hingga pensiun pada 2006. Ia menjadi anggota DPR dari Fraksi NasDem per tahun 2014, sebelum harus undur diri karena dipilih sebagai Jaksa Agung.
Donal menjelaskan bahwa Jokowi juga sudah melakukan banyak kesalahan selain blunder. Salah satunya terjadi pada awal pencarian calon, yakni ketika Jokowi meminta nama calon Jaksa Agung dari partai. Menurut Donal, seharusnya Jokowi tidak meminta nama calon untuk posisi itu kepada partai.
Prasetyo mengakui penunjukan dirinya sebagai Jaksa Agung dilakukan secara mendadak. Ia mengklaim baru diberi kabar ihwal penunjukannya secara resmi pada Kamis pagi, 20 November 2014. "Bisa ditafsirkan sendirilah mendadak atau tidak," kata Prasetyo di kompleks Istana Negara. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar