Bimo Sarashadi baru saja hendak merebahkan badan di ranjang ketika telepon selulernya berdering. "Ada kerjaan dari bos besar," kata suara di ujung telepon, Selasa 28 Oktober lalu.
Pemilik CV Grammi Communication Technology itu kontan kelimpungan. Waktu menunjukkan pukul 19:00 WIB. Para pegawai usaha percetakan rumahannya sudah kembali ke peraduan masing-masing.
Tapi tak ada pilihan lain. Bimo lantas menelepon seluruh pegawai yang jumlahnya hanya hitungan jari. Instruksinya saklek: semua pegawai harus kembali ke kantor untuk menggarap proyek kartu sakti yang digagas sang kepala negara, Joko Widodo.
Para pegawai pun urung istirahat. Mereka mendadak lembur malam itu, kembali ke rumah Bimo untuk mengerahkan sisa tenaga yang ada.
"Semuanya serba mendadak. Saya menerima order yang harus selesai malam itu juga," kata Bimo saat menceritakan kembali kronologi pencetakan kartu unggulan Jokowi kepada CNN Indonesia, Jumat (7/10). "Cerita ini juga sekaligus mengklarifikasi bahwa CV Grammi bukanlah pemenang tender program kartu Jokowi," ujarnya.
Telepon orderan datang dari rekan bisnis Bimo, Ahmad. Dia adalah Marketing PT Trisakti Mustika Graphika, perusahaan yang ditunjuk oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk mengurusi pengadaan kartu Jokowi.
Ibarat misi Sangkuriang, Bimo ketika itu disuruh menyelesaikan ribuan kartu sakti yang akan dijadikan percontohan oleh Jokowi di Sinabung, Sumatera Utara. Pekerjaan itu harus rampung dalam satu malam karena sang presiden akan terbang ke Sinabung keesokan harinya.
Sekitar pukul 21:00 WIB, ada empat orang yang mendatangi rumah Bimo. Mereka adalah dua pegawai dari Bank Mandiri, serta Ahmad dan atasannya di PT Trisakti, Edo. Bimo tidak turun dari kamarnya di lantai atas. Dia hanya memantau keseluruhan proses melalui CCTV. Bimo berseloroh, "Saya males kalau kerja diburu-buru di bawah tekanan. Biar pegawai yang handle."
Negosiasi pemesanan berlangsung alot. Sialnya, mereka datang tanpa memegang data pasti siapa saja nama penerima ketiga kartu sakti Jokowi: Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Alasannya, sampai detik itu mereka pun belum tahu wilayah mana yang akan dituju Sang Presiden.
Kepastian data baru diterima tengah malam. Tercatat 1.278 orang yang akan menerima kartu sakti Jokowi di sebuah kampung di Sinabung. Tiga desain kartu disetujui dan penyortiran data pun digarap. Namun para klien tengah malam itu cukup rewel di mata Bimo. "Mereka ingin cepat tapi banyak minta revisi di sana sini," ujarnya.
Salah satu yang membuat proses berjalan lambat karena barcoding dan revisi data pada tampilan kartu. Proses itu memakan waktu karena membutuhkan coding dari data numeric ke alpha-numeric. Tekanan dari para bos di kantor Bank Mandiri semakin besar. Keempat klien yang ada di Grammi semakin rewel.
Lewat tengah malam, petinggi Bank Mandiri turun tangan. Adalah Rahmat Broto Triaji yang ketika itu datang untuk mengecek langsung situasi di CV Grammi. Senior Vice President Electronic Banking Bank Mandiri itu mendesak agar kartu sakti Jokowi untuk Sinabung rampung sebelum matahari terbit. Melihat situasi mandek, Rahmat meninggalkan kantor Grammi sekitar pukul 02:30 WIB (29/10) setelah membubuhi tanda tangan persetujuan desain.
Waktu semakin sempit sementara belum ada satu kartu pun yang berhasil dicetak. Bank Mandiri dan PT Trisakti memutuskan membawa 18 sample untuk setiap kartu sakti. Sebanyak 54 kartu itu dibawa oleh Edo dan Wisanggeni, bawahan Rahmat. Mereka berdua terpaksa membawa kartu sakti tanpa identitas penerima karena harus mengejar pesawat di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 04:30 WIB, 29 Oktober 2014.
"Misi Sangkuriang" pun kandas. Karena hingga matahari terbit, tak satu pun kartu yang berhasil dicetak oleh CV Grammi. Pesanan 1.278 kartu baru bisa rampung keesokan harinya, (30/10). Alih-alih diterbangkan ke Sinabung, kartu yang sedianya menjadi sampling project itu diperintahkan untuk dikirim ke kantor Pusat Bank Mandiri di Lantai 22 Wisma Mandiri, Jakarta Pusat.
Penjelasan CV Grammi
Bimo menyebut, proyek kartu Sinabung merupakan limpahan order dari PT Trisakti yang telah digandeng Bank Mandiri sebagai pemenang tender penyaluran dana kartu Jokowi. Pekerjaan dialihkan ke CV Grammi karena PT Trisakti tidak bisa menyanggupi permintaan Bank Mandiri untuk mencetak kartu dalam waktu singkat. Salah satu alasannya karena tempat operasional PT Trisakti berada di Semarang, Jawa Tengah.
"Ibaratnya saat itu ada restoran besar yang tidak bisa menyiapkan makanan cepat saji. Sehingga mereka membeli makanan dari warung kecil yang bisa dipaksa buka 24 jam," kata Bimo. "Saya sebagai orang yang punya warung mana bisa menolak saat ada orang lapar gedor-gedor tengah malam cari makanan."
Saat PT Trisakti dan Bank Mandiri datang ke kantornya, Bimo mengaku belum membahas tarif cetak. Setelah kartu rampung digarap, harga dipatok Rp 10 ribu per kartu. Nilai transaksi proyek kartu Sinabung yang dikerjakan CV Grammi Rp 1.278.000. "Biasanya kami banderol murah, Rp 4.000,-. Tapi karena mereka gedor malam, kami naikkan tarifnya," aku Bimo.
Alasan Bimo menyanggupi pencetakan kartu karena kuantitas kartu masih dalam takaran skala kecil. Sehingga logis untuk digarap CV Grammi dalam waktu singkat, mengingat usaha keluarga di Jl Raya Kodau No. 4/50 Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat, itu hanya memiliki tiga mesin cetak merek Mimaki jenis UJF-3042FX, satu mesin pressing untuk laminasi, serta satu mesin magnetic tape.
Bimo pun hingga kini mengaku belum mendapat tawaran proyek lanjutan dari PT Trisakti untuk pencetakan kartu Jokowi. Dia malah kaget ketika melihat Jokowi meluncurkan KIP dan KIS selang beberapa hari setelah proyek kartu Sinabung gagal.
"Proyek itu tampaknya sudah melewati perencanaan matang. Saya tidak tahu siapa yang pegang tender," kata Bimo.
Namun, kartu yang diluncurkan di Kantor Pos itu kualitasnya tak lebih baik ketimbang hasil cetakan CV Grammi. "Kartu yang di sana tidak ada gradasi, warnanya flat, dan berbahan thermal," kata Bimo.
Bimo tidak berani menyebut pemegang tender kartu sakti yang diluncurkan di Kantor Pos berada di bawah kendali PT Trisakti. Namun ketika Bimo mengonfirmasi ke Ahmad, si pemesan proyek kartu Sinabung itu berkilah, "Ya bagi-bagi lah ke yang lain. Kan Pak Bimo sendiri bilang enggak sanggup garap jutaan (kartu)," kata Bimo menirukan percakapan dia dengan Ahmad lewat telepon.
Proyek kartu sakti Sinabung bukanlah kali pertama kerja sama antara CV Grammi dengan PT Trisakti. Bimo mengaku sebelumnya pernah kecipratan proyek-proyek kecil yang dilimpahkan perusahaan cetak raksasa itu.
Meski CV Grammi merupakan usaha kecil, bisnis yang dibangun Bimo bersama istrinya itu tercatat pernah menggaet sejumlah perusahaan besar di antaranya Harris Hotel, Standard Chartered Bank, Hotel Mulia, dan Bank Mandiri.
Saat mengkonfirmasi keterangan yang didapat dari CV Grammi, pihak Bank Mandiri yang diwakili Corporate Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas membantah telah memberikan pekerjaan kepada perusahaan pencetak kartu di Bekasi. Menurut mereka, rekanan pencetak kartu Bank Mandiri yang dikenalnya hanya PT Trisakti. "Tidak pernah ada pekerjaan dengan CV Grammi. Yang kami tahu kami mencetak kartu atm, kartu kredit dan lainnya di PT Trisakti," katanya menjawab Rosmiyati Dewi Kandi dari CNN Indonesia.
Bank Mandiri Tak Cetak Kartu Sakti Jokowi
Polemik pengadaan dan anggaran tiga kartu Presiden Joko Widodo masih berlanjut. Publik mempertanyakan proses pengadaan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terlalu cepat.
Simpang
siur anggaran yang digunakan Jokowi untuk mendanai program tersebut
juga mencuat. Dalam keterangan pers yang disampaikan Menteri Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani disebutkan
bahwa anggaran menggunakan kas negara. Namun belakangan muncul
pernyataan bahwa pemerintah melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pendanaan.
Bagaimana
penjelasan resmi Bank Mandiri terkait polemik tersebut? Berikut
wawancara Rosmiyati Dewi Kandi dari CNN Indonesia kepada Corporate
Secretary Bank Mandiri Rohan Hafas.
CNN Indonesia mendapat informasi bahwa Bank Mandiri ditunjuk atau memenangkan tender pengadaan untuk KIS, KIP, dan KKS?
Program
kartu-kartu itu merupakan program pemerintah. Bank mandiri tidak
terlibat di dalam program itu. Jadi termasuk kartu-kartu itu juga bukan
kartu yang diproduksi Bank Mandiri. Dalam hal ini Bank Mandiri hanya
berfungsi sebagai point of payment. Bank Mandiri digunakan fungsi perbankannya dalam proses itu, untuk jalur infrastruktur payment.
Bagaimana Anda mengomentari pernyataan dari CV Grammi Communication Technology yang mengaku mendapat order pencetakan KIS, KIP, dan KKS untuk korban erupsi Gunung Sinabung, Sumatera Utara dari Bank Mandiri?
Kami tidak mencetak kartu di Bekasi, pencetak kartu untuk kartu kredit, kartu ATM (Automatic Teller Mechine), e-money, atau e-toll card, bukan di Bekasi. Pencetak kartu Bank Mandiri adalah PT Trisakti Mustika Graphika.
Menurut
CV Grammi, karena PT Trisakti berkantor di Semarang maka Bank Mandiri
meminta CV Grammi membantu mencetak agar dapat memenuhi tenggat waktu
yang ditargetkan?
Kami tidak kenal CV Grammi. Tidak pernah ada pekerjaan dengan CV Grammi. Yang kami tahu kami mencetak kartu di PT Trisakti.
CV Grammi diminta mencetak 1.278 KIS, KIP, dan KKS oleh PT Trisakti dan Bank Mandiri untuk
dibawa ke Sinabung. Namun karena tidak bisa memenuhi tenggat waktu
mencetak, 1.278 kartu tersebut dikirimkan ke Kantor Pusat Bank Mandiri
di Lantai 22 Wisma Mandiri, sementara Bank Mandiri dan PT Trisakti
membawa sampel kartu saja. Apakah kartu itu ada di Kantor Mandiri?
Tidak
ada itu. Kami memang ada mencetak sampel kartu tetapi untuk sampel Bank
Mandiri sendiri. Kami hanya diminta oleh pemerintah terkait point of
payment. Pemerintah menggunakan Bank Mandiri sebagai proyek percontohan
untuk menyediakan IT infrastruktur untuk jalur pembayaran.
Adakah anggaran yang diberikan pemerintah karena meminta Bank Mandiri menyediakan IT Infrastruktur itu?
Enggak ada. Kami tidak menerima dana atau anggaran.
Terkait
pernyataan pemerintah bahwa anggaran untuk program Presiden Jokowi
menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Mandiri?
Saya
kira sudah dikonfirmasi juga oleh pemerintah bahwa tidak ada dana CSR
Bank Mandiri. Kami tidak menerima dana dari pemerintah, tidak juga
memberikan dana ke pemerintah.
Apakah dana yang tersimpan dalam kartu untuk masyarakat disimpan di Bank Mandiri?
Enggak
begitu. Kami juga sebenarnya belum tahu bagaimana mekanismenya. Yang
saat ini adalah kalau pemerintah memberikan bantuan ke masyarakat lewat
kartu itu, mereka bisa mengambil di Kantor Pos dan Bank Mandiri.
Sejauh ini apakah sudah ada masyarakat yang mencairkan tabungan yang tersimpan di kartu?
Belum tahu. Yang pasti kami hanya menyiapkan mesinnya yang dipakai untuk membayar.
Apakah Bank Mandiri tahu ada pengadaan yang dilakukan pemerintah untuk mencetak kartu dari program Presiden Jokowi?
Enggak tahu. Belum ada informasi itu. [cnnindonesia]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar