Pengamat hukum internasional dari
Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, meminta tim ekonomi Presiden
Joko Widodo untuk mengkaji manfaat kehadiran Indonesia dalam KTT G-20.
Jika dianggap tidak banyak manfaat yang bisa diperoleh, maka mantan
Gubernur DKI Jakarta itu, lebih baik bertolak ke Jakarta dari Myanmar,
dan membiarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang mewakili RI ke Brisbane,
Australia.
Pernyataan mantan Dekan Fakultas Hukum itu, merupakan tanggapan dari komentar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada Selasa kemarin, yang mengusulkan agar Indonesia keluar dari organisasi G20. Sejalan dengan usul Susi, Hikmahanto berpendapat selama enam tahun bergabung di G20, tidak ada manfaat nyata yang dirasakan oleh Indonesia.
Pernyataan mantan Dekan Fakultas Hukum itu, merupakan tanggapan dari komentar Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, pada Selasa kemarin, yang mengusulkan agar Indonesia keluar dari organisasi G20. Sejalan dengan usul Susi, Hikmahanto berpendapat selama enam tahun bergabung di G20, tidak ada manfaat nyata yang dirasakan oleh Indonesia.
"Seharusnya dengan bergabung di G20, Indonesia bisa turut membentuk
kebijakan ekonomi dunia. Pertanyaannya saat ini, apakah sudah pada
posisi itu atau jangan-jangan di KTT G20, Indonesia hanya menjadi
penggembira saja?," kata dia ketika dihubungi VIVAnews melalui telepon pada Kamis (13/11/2014).
Kendati begitu, Hikmahanto tetap meminta agar tim ekonomi Jokowi
mengevaluasi lebih dulu keanggotaan Indonesia di forum itu. Menurutnya
ada dua kriteria yang digunakan untuk mengkaji manfaat keanggotaan
Indonesia di KTT G20.
"Pertama, apakah Indonesia bisa secara vokal menyampaikan
permasalahan yang dihadapi. Permasalahan ini, tentu yang
merepresentasikan isu yang kini tengah dihadapi oleh negara berkembang
seperti Indonesia," ujar Hikmahanto.
Kedua, lanjut dia, apakah forum G-20 dapat mengakomodasi
kepentingan Indonesia dan negara berkembang dalam
keputusan-keputusannya.
"Setelah dievaluasi dan ditemukan bahwa keanggotaan Indonesia tidak
dapat memberi warna dari berbagai keputusan yang diambil oleh
negara-negara yang tergabung dalam G20, maka Jokowi bisa mengikuti usul
Menteri Susi agar keluar dari forum tersebut," kata dia.
Bila hal itu yang menjadi keputusan pemerintah, maka, Menteri Luar
Negeri, Retno LP Marsudi, harus segera menyiapkan teknis agar RI bisa
secara efektif keluar dari G-20. [vivanews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar