Di KTT ASEAN, Jokowi Singgung Konflik Laut Tiongkok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pandangannya di sidang pleno KTT ASEAN ke 25. Sesuai janji Seskab Andi Widjajanto, Jokowi berbahasa Indonesia dan menyampaikan tiga poin soal pilar ASEAN dan Indonesia.
Pandangan Jokowi disampaikan di KTT ASEAN Summit di Myanmar International Convention Center (MICC), Nay Pyi Taw, Rabu (12/11/2014).
Jokowi mendapat giliran bicara keempat setelah pemimpin ASEAN lainnya.
Kalimatnya tegas dan lugas. Dia membuka peluang siapa pun untuk berbisnis, namun harus tetap menghormati kedaulatan Tanah Air.

Berikut tiga poin yang diutarakan Jokowi:
1. Mempercepat pembangunan infrastruktur dan konektivitas di negara-negara ASEAN, antar negara ASEAN, antara ASEAN dengan negara-negara mitra, melalui percepatan implementasi Masterplan on ASEAN Connectivity.
2. Meningkatkan kerjasama investasi, industri dan manufaktur yang lebih erat diantara negara-negara ASEAN. Indonesia dibawah pemerintahan saya terbuka untuk bisnis. Terbuka untuk bisnis. Namun, Indonesia, seperti negara berdaulat manapun, harus memastikan kepentingan nasionalnya tidak dirugikan. Kita harus menjunjung tinggi prinsip resiprokal, saling menghormati, saling menguntungkan, dan persaingan secara adil, dalam bekerjasama.
3. Meningkatkan perdagangan intra-ASEAN yang saat ini masih cukup rendah, yakni 24,2 persen. Dalam lima tahun ke depan, saya berharap nilai perdagangan intra-ASEAN setidaknya bisa mencapai 35-40 persen.

Singgung Konflik
Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi menyinggung soal konflik di Laut Tiongkok Selatan karena urusan kelautan. Jokowi menilai, laut seharusnya menjadi pemersatu, bukan memisahkan bangsa.
"Kita harus memastikan bahwa laut menyatukan, bukan memisahkan kita. Kerjasama membangun konektivitas dan infrastruktur maritim harus menjadi fokus kita ke depan," kata presiden Joko Widodo di hadapan para pemimpin ASEAN, di Myanmar International Convention Center (MICC), Nay Pyi Taw, Rabu (12/11/2014).
Ditambahkan Jokowi, politik dan keamana ASEAN hanya bisa diwujudkan apabila kita menghormati kedaulatan masing-masing. Proses penyelesaian masalah harus dengan cara-cara damai dan bersatu dalam menjaga otonomi strategis kawasan.
"Indonesia berkeyakinan, kemakmuran dan perdamaian di kawasan akan ditentukan oleh bagaimana kita bekerjasama dalam mengelola samudera," paparnya.
"Indonesia berharap agar sumber-sumber konflik di laut --seperti pencurian ikan, pelanggaran wilayah, penyelundupan dan sengketa wilayah-- dapat diatasi melalui kerjasama yang sungguh-sungguh," tegasnya lagi.
Khusus untuk Laut Tiongkok Selatan, Jokowi menyerukan semua pihak untuk menahan diri, menjalankan Declaration of Conduct (DoC), dan mempercepat kesepakatan Code of Conduct (CoC).
"Saya menyadari, ASEAN telah menjadi aktor dan memiliki kewajiban terhadap masyarakat global. Oleh karena itu, kita harus memastikan lingkungan strategis kita di Asia Timur, yang menjadi pusat gravitasi dunia, tetap damai dan stabil, sehingga kondusif bagi kemakmuran bersama," urainya.   [detik]