Entah apa yang ada di kepala atau sedang nonton apa Ketua Komisi I DPR Mahfudz Sidiq sehingga membayangkan misi pemasaran Presiden
Joko Widodo (Jokowi) di forum APEC di Beijing bagai gadis telanjang. Menurut Mahfudz,
dalam forum APEC, Jokowi seharusnya menyatakan juga visi dan sikap
politiknya yang mendasari semua tawaran kerjasama ekonomi dan investasi.
"Misalnya
poros maritim dari politiknya bagaimana. Garis kebijakan yang harus
dinyatakan agar kedaulatan NKRI tetap terjaga dan dihormati," kata
Mahfudz seperti dikutip Antara di Jakarta, Rabu (12/11/2014).
Mahfud
sangat menyayangkan kesempatan yang ada di forum resmi maupun tidak
resmi di APEC tidak digunakan Presiden Jokowi untuk menyampaikan dan
menegaskan visi dan sikap politik Indonesia.
Hal itu menurut dia
terkait kerja sama regional yang diwarnai pertarungan kepentingan
aktor-aktor besar seperti China, Rusia dan Amerika Serikat (AS).
"Tawaran kerja sama dan investasi dengan para aktor besar dan presentasi
di forum CEO lebih gambarkan visi presiden sebagai marketing officer,"
ujarnya.
Selain itu menurut dia, jika dikaitkan dengan gagasan
poros maritim yang bermakna membuka wilayah perairan Indonesia ke
pemain-pemain besar dunia, bisa berakibat jebolnya pagar wilayah
kedaulatan maritim sebagai pintu masuk ke Indonesia.
Dia
mengatakan wilayah daratan Indonesia akan jadi bancakan investor
infrastruktur dari berbagai perusahaan multinasional asing. "Apabila
kondisi itu terjadi, bisa berbahaya," tegas Wasekjen PKS ini.
Mahfudz
mengatakan Deklarasi Djuanda yang menegaskan pengakuan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap wilayah NKRI bisa porak-poranda. Menurut
dia, harus diingat bahwa dalam forum APEC meski fokus pada isu ekonomi
namun sarat dengan kebijakan dan kepentingan politik negara pemain
besar.
"Paparan presiden yang 'full marketing' tapi minim
kebijakan politik seperti gadis yang sedang menelanjangi diri untuk
persilakan semua laki-laki menjamahnya atas nama investasi," katanya.
Dia
menegaskan berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Perjanjian
Internasional, kebijakan-kebijakan luar negeri pemerintah yang
fundamental dan berimplikasi luas harus dikonsultasikan lebih dulu
dengan DPR.
Presiden Jokowi menghadiri Forum Ekonomi di kawasan
Asia Pasifik pada Senin (12/11) di Beijing, Tiongkok dan berbicara di
hadapan 21 kepala negara dan kepala pemerintahan , termasuk Amerika
Serikat, Rusia, dan Jepang. Topik yang dibicarakan adalah "Kemitraan
untuk Hubungan yang Lebih Baik dengan Asia-Pasifik: Pandangan dari
Indonesia" Dari Beijing, Jokowi akan melakukan perjalanan ke Naypyidaw,
Myanmar, untuk menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
ASEAN. Lalu, Jokowi akan bertolak ke Brisbane, Australia, untuk
menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 tentang ekonomi
dunia. [merdeka]
Yg bicara ini dpr hk bermutu
BalasHapusOrang pks mana ada yg bermutu
BalasHapus