Bertemu Prabowo, Utusan Jokowi Minta Pertimbangan

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, membenarkan pertemuan antara Prabowo Subianto dengan eks Tim Transisi sebagai utusan Presiden Joko Widodo, Kamis 23 Oktober 2014. Menurutnya, pertemuan itu membicarakan bagaimana agar Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla berjalan lancar tanpa ada penjegalan.
"Iya betul (pertemuan Prabowo dengan eks Tim Transisi Jokowi). Mungkin bisa minta pertimbangan, minta masukan semacam itu (tidak dijegal). Saya kira tidak jauh dari itu," kata Fadli saat ditemui usai acara serah terima Jabatan Komandan Jenderal Kopassus di Markas Komando Cijantung, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2014.
Fadli mengatakan partainya sudah membuka diri dengan Jokowi. Ini ditandai dengan pertemuan Prabowo dengan Presiden ketujuh itu sebelum pelantikan hingga hadir saat pelantikan.
"Saya kira silaturahmi kami sangat baik. Pak Prabowo juga sudah menunjukkan bahwa semua isu-isu, gosip yang menyebut mau penjegalan tidak terbukti semua," ujarnya.
Bahkan, lanjut Fadli, hadirnya Prabowo pada pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu lalu sudah menunjukan bahwa persaingan sengit mereka selama ini sudah mulai cair. Ia berharap hubungan baik itu bisa diteruskan ke depan.
"Pak Prabowo sudah menunjukkan jiwa besarnya. Bahkan silahturahim berjalan semakin hari semakin baik. Saya kira ini adalah suatu kedewasaan politik dan ini yang harus dijaga," katanya.
Meski demikian, politikus yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR itu enggan menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan indikasi masuknya kader-kader dari partainya di jajaran kabinet Jokowi. 
Wasekjen PDIP Hasto Hasto Kristiyanto mengatakan pertemuan kemarin hanya dalam rangka silaturahmi antarpimpinan nasional, dan membangun dialog. Dia membantah jika membahas soal kabinet.
"Bagaimana pun juga Presiden Jokowi adalah presiden rakyat Indonesia. Di situ tetap kepentingan bangsa dan negara. Bukan hal-hal terkait kabinet," kata Hasto di Istana, Jumat (24/10/2014).
Mantan Deputi Tim Transisi itu mengatakan untuk kabinet sepenuhnya hak prerogatif presiden. Pertemuan dengan Partai Gerindra, menurutnya, jangan dimaknakan dengan hal yang berkaitan dengan menteri.
"Yang terpenting bagaimana bangun bangsa dan negara ini dan kerja sama dan membangun serta menghormati tugas dan fungsi masing-masing," tandasnya.
Seperti diketahui, merdeka.com bertemu dengan Tim Jokowi, Jenderal (Purn) Luhut Panjaitan di hotel itu. Dikonfirmasi mengenai apakah ada delapan menteri yang bermasalah, Luhut tak mau berkomentar banyak.
"Udah-udah itu," kata Luhut.
Ditanya apakah akan membahas kembali soal menteri di hotel tersebut, Luhut yang tampil dengan kemeja putih itu tak berkomentar dan langsung meninggalkan hotel.  [vivanews]