Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menyeleksi calon menterinya. Hingga saat ini, Jokowi dan Ketua KPK Abraham Samad terus berkomunikasi secara intensif untuk finalisasi calon menterinya tersebut. Keduanya melakukan komunikasi tanpa perantara.
"Komunikasi jalan terus menerus. Dan, selalu proses interaksi antara Presiden dan pimpinan KPK. Jadi, tidak ada perantara," kata orang dekat Jokowi, Hasto Kristiyanto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2014).
Setiap Jokowi memiliki nama calon menteri, kata Hasto, pasti langsung diserahkan kepada KPK. Agar, KPK segera mengecek dan menelusuri rekam jejak para calon menteri.
"KPK, kemudian merespons secara cepat memberikan jawaban kepada Presiden," ujar dia.
Sebelumnnya, KPK memberi daftar kuning dan merah untuk nama-nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri.
Presiden Jokowi tidak menyebutkan siapa saja orang yang masuk dalam daftar KPK itu, yang pasti, delapan nama yang diberi catatan oleh KPK itu akan segera diganti.
Menurut Jokowi, nama-nama menteri yang disampaikan ke KPK dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan) itu adalah murni pilihannya. Tak ada nama yang diajukan oleh partai politik atau pun Tim Transisi. [vivanews]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar