Tawaran Yang Tak Lalu-laku

Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) memiliki hak untuk menjalin komunikasi politik dengan parpol Koalisi Merah Putih. Asalkan, komunikasi tersebut tidak ada kepentingan dagang sapi.
“Ada mekanisme yang punya perpanjangan tangan ketemu dengan presiden maupun wapres. Pak Jokowi juga terbuka dengan partai mana pun atau fraksi mana pun sepanjang tidak dagang sapi ya, saya kira itu clear saja,” ujar Tjahjo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Dia mengatakan kalau konsentrasi Jokowi tidak mengurus soal manuver politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih. Tjahjo menegaskan sebagai presiden terpilih, Jokowi selalu ingin membangun komunikasi terhadap parpol pendukung maupun parpol yang tidak mendukungnya. Namun, diakui Tjahjo bahwa komunikasi untuk posisi koalisi di DPR mendatang juga memang dilakukan.
“Saya kira konsentrasi Pak Jokowi tidak konsentrasi terhadap manuver apakah itu kubu A, kubu B, atau kubu C. Yang saya tahu Pak Jokowi selalu ingin membangun komunikasi pendukung dia maupun parpol yang tidak mendukung. Karena setiap putusan politik pembangunan, pemerintah pusat kan harus terintegrasi dengan DPR terkait dengan politik anggaran, kebijakan pengawasan. Jadi, kalau Pak Jokowi ketemu PAN, PPP termasuk Gerindra pun saya kira keinginan Pak Jokowi yang ingin membangun komunikasi,” katanya.
Lantas, ditanya sikap selanjutnya PDIP andaikan Mahkamah Konstitusi menolak gugatan Undang-undang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3)? Tjahjo enggan berandai-andai terkait putusan MK. Menurutnya, lebih baik menunggu putusan MK.
“Yang pertama fraksi kami tidak ikut ambil bagian dalam Paripurna DPR terkait putusan MD3. Secara normatif, kami juga kan menunggu putusan MK. Putusan politik itu tidak bisa seandai-andainya,” sebutnya. [detik]