Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo
mengaku prihatin dengan bertambahnya menteri di Kabinet Indonesia
Bersatu II yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Tjahjo, hal ini
bisa menjadi bahan pembelajaran presiden terpilih, Joko Widodo, untuk
menentukan orang-orang yang duduk di kursi menteri.
"Saya
berharap penegak hukum seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan
Korupsi memberi masukan ke Jokowi-Jusuf Kalla," kata Tjahjo di kompleks
parlemen Senayan (4/9/2014).
Tjahjo menginginkan aparat membantu
membeberkan kasus hukum yang menjerat calon menteri pemerintahan Jokowi.
Sebelumnya,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang juga Sekretaris Mejelis
Tinggi Partai Demokrat Jero Wacik ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka
di kasus pemerasan dana operasional kementerian. Ulah Jero ini
menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 9,9 miliar.
Tjahjo membenarkan semua menteri yang menjadi tersangka kasus korupsi
berlatar belakang dari partai. Selain Jero Wacik, ada juga terdakwa
kasus pusat olahraga Hambalang dari Partai Demokrat, Andi Mallarangeng,
yang terguling dari posisi Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu,
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan dan mantan Menteri Agama
Suryadarma Ali kini telah menjadi tersangka korupsi haji.
"Saya
kira oknum saja, bukan berarti orang partai tak boleh jadi menteri,"
kata Tjahjo. Dia mengatakan kabinet Jokowi-JK lebih mengandalkan latar
belakang yang bersih, tanpa melihat dari unsur partai politik, birokrasi
atau profesional.
Kemarin, presiden terpilih Joko Widodo enggan
menanggapi tentang penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero
Wacik sebagai tersangka. Namun, ia mengatakan akan berhati-hati memilih
menteri agar penetapan seorang menteri menjadi tersangka tidak
terulang.
"Saya sampaikan bolak-balik, memilih menteri itu
harus yang mempunyai karakter kuat, integritas yang bagus, dan kemampuan
manajerial yang kuat," katanya di Otista, Jakarta Timur, Rabu, 3
September 2014.
Jokowi mengatakan akan teliti mencari menteri.
Ia ingin agar menteri yang masuk dalam kabinetnya kelak tidak
tersangkut kasus korupsi. Mantan Wali Kota Solo ini mengaku juga sudah
punya strategi khusus untuk memberantas mafia yang ada di
kementerian-kementerian. "Pasti sudah punya (strategi berantas mafia).
Nanti kamu lihat, masak saya keluarkan sekarang. Saya sudah siap pasang
kuda-kuda, dong, dari sekarang," katanya. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar