Jokowi Komentari Usulan Menteri dari Relawan

Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima berbagai usulan nama-nama menteri dari relawan untuk masuk ke dalam kabinet pemerintahannya mendatang. Salah satunya dari relawan yang membuat polling atau jajak pendapat melalui website www.kabinetrakyat.org.
Jokowi menerima semua masukan nama-nama menteri dari siapa pun termasuk dari para relawan.
Namun, dia tetap akan menyaring karena usulan mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak.
"Tadi relawan memberikan usulan kepada kita dan saya buka. Tadi ada yang tidak pas, tapi banyak juga yang baik-baik," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Meski demikian, Jokowi enggan menyebutkan mana saja nama yang layak menjadi menteri dan nama yang kurang pas, atau bahkan nama-nama yang sebelumnya tidak pernah didengar sama sekali.
Mantan Wali Kota Solo itu menilai, dari nama-nama yang tidak populer bisa saja ada yang mempunyai kemampuan, maka dari itu perlu dilakukan pencarian-pencarian lebih dalam, supaya kadidat menteri yang akan mengisi kabinetnya memiliki kompetensi sesuai bidangnya masing-masing.
"Pokoknya dari nama tadi ada yang tidak pas, ada juga yang pas. Tidak usah saya sebutkanlah," kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, pagi tadi beberapa orang relawan dari admin www.kabinetrakyat.org mendatangi Gedung Balai Kota Jakarta.

Rekam Jejak Sangat Penting
Proses seleksi harus dilakukan secara teliti agar tidak merekrut menteri yang berpotensi melakukan korupsi.
"Seleksi harus benar. Rekam jejak harus betul-betul dilihat," kata Jokowi, Kamis (4/9/2014).
Selain rekam jejak, lanjut Jokowi, ada beberapa hal penting lain yang juga harus dipenuhi kandidat menteri. Antara lain, integritas dan harta kekayaan yang wajar. Untuk mengetahui itu bisa melalui KPK dan PPATK.
"Meski pun itu juga tidak menjamin. Karena sekarang kamu baik banget, tapi kalau sering digoda bisa jadi tidak baik," kata presiden terpilih yang baru akan dilantik pada 20 Oktober tersebut.
Karenanya, lanjut Jokowi, pemerintah harus membangun sistem untuk mencegah korupsi. Sistem itu harus dibuat berbasis teknologi informasi agar bisa dipantau secara real time dan menghindari orang melakukan transaksi secara tatap muka.
Ia kemudian menyebut sistem pemerintahan yang sudah dibangun di Jakarta. Yakni e-budgeting, e-catalog, e-audit, pajak online. Sistem itu disebut sudah terbukti berhasil menutup pintu korupsi.
"Artinya sistem akan mengurangi peluang untuk bermain. Plus law enforcement juga harus benar," kata mantan wali kota Solo tersebut.