Promo: Duet Jokowi-Jusuf Kalla, Saling Memberikan Kontribusi Positif

Masa depan Indonesia lima tahun ke depan pasca pemilu 2014 sangat ditentukan oleh Megawati, negarawan sejati yang pernah menjadi Presiden RI ke-5 ini. Kita menunggu apakah Megawati bersama PDIP dengan koalisi terbatas partai pendukungnya akan mencalonkan Joko Widodo (Jokowi) dengan Jusuf Kalla (JK) sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI yang berikutnya.
Penegasan tersebut dikemukakan Presiden Negarawan Center, Johan O Silalahi kepada pers, Rabu (5/3/2014).
Menurut dia, ada berbagai pertimbangan objektif dan komprehensif, mengapa duet Jokowi dengan Jusuf Kalla dapat menjadi solusi masalah bangsa, yakni : pertama, Duet Jokowi dengan Jusuf Kalla dapat dianalogikan dalam hitungan matematika sederhana seperti satu ditambah satu bukan dua, melainkan menjadi banyak. Bisa hasilnya 3, bisa 5, bisa berapapun yang hasilnya sangat berarti dan bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Artinya, kata Johan O Silalahi, duet Jokowi dengan Jusuf Kalla, akan saling memberikan kontribusi positif, saling menguatkan. Jokowi diapresiasi rakyat sebagai tokoh yang bersih, punya integritas moral, cenderung sabar dan sangat merakyat. Dikombinasikan dengan Jusuf Kalla yang kreatif, taktis, cepat mengambil keputusan dan sudah terbukti dan teruji pengalamannya memimpin bangsa dan negara.
Jokowi sangat menghormati Jusuf Kalla sebagai senior dan mentor, demikian pula sebaliknya. Postur negarawan seorang Megawati Soekarnoputri sudah pasti mencatat bahwa Jusuf Kalla akan menjadi asset (keberhasilan) bukan liability (beban) bagi pemerintahan baru nanti, bahkan menyumbang fondasi yang kuat bagi pemerintahan berikutnya.
Kedua, Masalah utama bangsa dan negara yang sangat kritis dan membutuhkan solusi yang tepat dan cepat ada di bidang perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Masalah meledaknya hutang pemerintah RI yang diwariskan SBY, ancaman krisis likuiditas keuangan negara, meledaknya defisit neraca perdagangan RI, membengkaknya birokrasi dan biaya tinggi pemerintahan SBY, amburadulnya manajemen subsidi negara, meledaknya impor bahan pangan dan ancaman krisis pangan di Indonesia.
Masalah percepatan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas karena inefisiensi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama disebabkan karena tingginya biaya transportasi dan sistim logistik. Masalah krisis energi apalagi krisis listrik juga menjadi bom waktu bagi bangsa dan negara. Polemik terkait UU Minerba dapat menjadi masalah kritis dan serius bagi pemerintahan baru nanti.
Dampak kritis yang akan ditimbulkan berupa defisit current account sekitar 6 Billion USD, negara kehilangan setoran royalti terhadap penerimaan APBN hingga 60 Triliun rupiah, dan dampak sosial ekonomi karena pengangguran hingga jutaan orang.
“Sangat dibutuhkan kepiawaian dan kegesitan Jusuf Kalla sebagai motor penggerak pemerintahan untuk mengimbangi kesabaran, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang akan digulirkan oleh Jokowi sebagai pemimpin Indonesia baru nanti,” kata Johan.
Ketiga, Potensi disintegrasi bangsa masih menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Perlindungan terhadap berbagai kelompok minoritas dan perlindungan terhadap realitas pluralisme bangsa merupakan salah satu kelemahan Pemerintahan SBY. Dampak polemik masalah UU Minerba juga berpotensi memicu disintegrasi bangsa di Papua yang kemudian dapat merembet ke daerah-daerah lainnya.
Potensi disintegrasi bangsa ada di seluruh penjuru negeri. Untuk itu diperlukan pemimpin yang sudah teruji dan terbukti bisa mengatasinya. Jusuf Kalla adalah tokoh yang sudah terbukti berhasil menjadi motor penggerak utama perdamaian di Aceh, “Poso dan daerah konflik lainnya. Bahkan hingga ke lingkup internasional. Jokowi akan belajar banyak dari Jusuf Kalla bagaimana caranya menjadi tokoh pemersatu bangsa,” ujar Johan.
Keempat, Mewabahnya korupsi dalam era pemerintahan SBY baik di pusat hingga di seluruh pelosok negeri harus menjadi prioritas utama untuk diberantas oleh duet Jokowi-Jusuf Kalla. Harus selalu diingat oleh Jokowi dan PDIP bahwa sentimen negatif kekecewaan rakyat terhadap banyaknya skandal korupsi disekitar SBY dan kelemahan kepemimpinan SBY selama ini yang dikonversikan menjadi simpati dan harapan rakyat kepada Jokowi.
Harapan rakyat kepada Jokowi ini bersinergi mengangkat popularitas dan elektabilitas Jokowi dan PDIP dalam Pemilu dan Pilpres yang akan datang. “Duet pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dengan dukungan PDIP dan koalisi parpol terbatas, diyakini dapat memanfaatkan modal sosial yang diberikan rakyat akibat kekecewaan terhadap banyaknya skandal korupsi dan kelemahan kepemimpinan nasional selama ini,” kata Johan O Silalahi.

Sumber :
tribunnews.com