Goyang Jokowi: Belum Berhasil Tangani Jakarta, Jokowi Belum Waktunya "Nyapres"

Dukungan terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju menjadi salah satu kandidat calon presiden Indonesia pada Pilpres 2014 terus berdatangan. Namun, jika Jokowi belum berhasil menangani Jakarta, ia dinilai belum layak dicalonkan jadi presiden RI. Meskipun bagi capres lain tak disyaratkan harus berhasil di suatu provinsi, tetapi pengamat yang satu ini punya pandangan berbeda.
"Jokowi mengatasi problem Jakarta belum tergolong berhasil. Masih perlu banyak bukti. Apakah sekarang Jokowi sudah dikatakan berhasil? Saya kira Jokowi belum bisa dikatakan berhasil dalam memimpin Jakarta," kata Bambang Prasetyo, pakar komunikasi politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Rabu (5/3/2014).
Menurut Bambang, untuk dipilih sebagai calon presiden Indonesia, pengalaman seseorang menjadi seorang pemimpin harus dilihat, termasuk keberaniannya mengambil risiko. Karena Indonesia adalah negara besar dengan masalah yang kompleks, diperlukan sosok yang kuat, intelek, berani, serta tegas.
"Kalau saya melihat bahwa ke depan Indonesia perlu sosok pemimpin yang tegas, kuat, dan memahami aturan normatif yang disepakati negara karena masalah yang dihadapi negara ini sangat kompleks sehingga pemimpin yang berdasarkan pencitraan harus dihindari," katanya.
Bambang mengakui bahwa Jokowi memiliki sikap yang merakyat. Namun, lanjutnya, seorang pemimpin negara yang dibutuhkan saat ini tak hanya sosok yang merakyat, tetapi juga harus pintar, pandai, cerdas, cerdik, memiliki wibawa, serta berani mengambil sikap dan keputusan untuk memperbaiki bangsa.
"Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang tegas, disiplin, berani, dan ahli soal tata negara. Mengapa? Karena persoalan hukum dan keadilan di negeri ini sangat parah. Penegakan hukum masih sangat lemah," tuturnya.
Jika merujuk pada polling dan pencitraan belakangan ini, Bambang mengatakan, sosok Jokowi memang berada di atas angin. Namun, dia mendorong agar masyarakat Indonesia tidak mudah terjebak pada asumsi bahwa pemimpin nasional hanya bisa dilihat melalui survei dan iklan pencitraan.
"Kalau itu yang dilakukan, maka yang kita pilih, hanya sebatas 'presiden versi polling dan pencitraan' semata. Hal ini jangan sampai terjadi pada pemimpin bangsa ini," katanya.

Sumber :
kompas.com