Jadi Capres, Jokowi Terganjal Kontrak Politik

Ketua Fraksi Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Muhammad Sanusi mengingatkan ada kontrak tak tertulis bahwa Joko Widodo - Basuki Tjahaja Purnama adalah satu paket Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta selama lima tahun.
"Jika salah satunya mundur karena alasan partai atau mengejar jabatan lain, artinya mencederai kontrak politik yang ada," kata Sanusi kepada Tempo di kantornya pada Jumat (7/3/2014).
Jika nantinya Jokowi maju sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan, Sanusi menjelaskan, tentu berimbas pada posisi kepemimpinan di Ibu Kota.  "Jadi untuk urusan wakilnya siapa, lihat saja dinamikanya nanti kalau benar Jokowi jadi maju," ujarnya.
Menurut Sanusi, belum ada skenario siapa yang akan dijadikan Wakil Gubernur jika Jokowi mengikuti Pemilihan Presiden 2014. Pada saat itu, otomatis Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok naik menggantikan Jokowi. "Belum tentu kalau Jokowi jadi maju, terus wakil gubernurnya dari PDIP."
Sebab, menurut Sanusi, permasalahan posisi wakil bukan berarti jika satu lepas maka akan digantikan dari partai yang kosong. Sanusi menjelaskan, idealnya PDIP dan Gerindra mengusulkan nama kepada Gubernur baru untuk diserahkan ke DPRD. Sebab aturannya, pengganti diusulkan dari partai pengusung. "Dinamikanya nanti ada di DPRD," ujarnya.

Sumber :
tempo.co