Senin, 03 Februari 2014

Jokowi Diminta Kebut Pembebasan Lahan & Relokasi Warga Ciliwung

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menyelesaikan pembebasan lahan dan relokasi warga di bantaran Kali Ciliwung. Masih banyaknya permukiman di bantaran kali dinilai mengganggu proses normalisasi sungai.
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) T Iskandar mendorong Pemprov DKI Jakarta segera merelokasi warga bantaran Sungai Ciliwung pada tahun ini ke rumah susun (rusun) Cipinang Besar Selatan (Cibesel) dengan tujuan melebarkan kali agar dapat berfungsi maksimal.
Untuk warga Kampung Pulo, Jakarta Timur, misalnya, Pemprov DKI Jakarta diberi kewenangan melakukan relokasi. Sementara untuk pekerjaan fisik dilakukan oleh Kementerian PU, dalam hal ini BBWSCC.
"Kita sudah groundbreaking pada 23 Desember lalu, tapi memang masih ada warga yang harus direlokasi. Kita minta secepatnya direlokasi," ujar Iskandar.
Menurutnya, kondisi eksisting saat ini lebar sungai hanya 20 hingga 30 meter saja. Nantinya akan dilebarkan menjadi 50 meter, ditambah dengan jalan inspeksi di sisi kanan dan kiri selebar 7,5 meter.
"Jadi totalnya akan selebar 65 meter. Tapi sekarang masih banyak warganya, harus direlokasi dulu," jelasnya.
Normalisasi akan dilakukan sepanjang 19 kilometer dari Tol TB Simatupang sampai Manggarai. Sementara pekerjaan pengerukan dilakukan di titik yang tidak memerlukan pembebasan lahan, seperti di Condet. Selama satu bulan pekerjaan, ia menyebut baru 150 hingga 200 meter yang telah diturap.
"Kita sekarang lakukan pengerukan dan pembangunan turap di lokasi yang bisa dikerjakan dulu. Baru satu bulan pelaksanaan. Kemudian lokasi lain yang sedang dikerjakan juga di sekitar belakang Rindam Condet," katanya.
Selama banjir, lanjut Iskandar, pihaknya menghentikan proyek yang menelan anggaran hingga Rp 1,18 triliun ini. Pasalnya, tinggi muka air di Sungai Ciliwung tidak memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan. Selain mempertimbangkan keselamatan petugas, alat berat juga harus diperhatikan dalam pelaksanaannya. Dijadwalkan normalisasi Sungai Ciliwung ini selesai pada 2016.
Sementara Pemprov DKI Jakarta terus melakukan sosialisasi kepada warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung agar bersedia direlokasi ke rumah susun sewa (rusunawa) Cibesel maupun Rusunawa Komaruddin.
"Ya, dimulai dan dihitung dahulu yang direlokasi itu berapa. Pemilik atau pengontrak masing-masing berapa banyak. Kami terus melakukan sosialisasi," ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, relokasi tersebut dilakukan untuk memudahkan pelaksanaan normalisasi daerah aliran Sungai Ciliwung. "Rusunnya di Cibesel dan Komarudin ada. Sisanya nanti sambil jalan. Di Jatinegara Barat ada 540. Ada semua kok," katanya.
Terkait jumlah warga yang direlokasi, Jokowi mengaku belum dapat menyebut angkanya karena masih dalam pendataan oleh kelurahan setempat. Pihaknya juga telah meminta Walikota Jakarta Timur HR Krisdianto untuk melakukan pendataan dan sosialisasi kepada warga, sehingga relokasi bisa segera dilakukan.
"Baru dihitung, tadi kan ngumpulin camat, lurah, walikota, semuanya dan dari Kementerian PU," jelas Jokowi.
Kepala Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta Yonathan Pasodung mengatakan, instansinya sudah menyiapkan rusun untuk relokasi warga Kampung Pulo. Menurutnya, relokasi masih belum bisa terlaksana karena belum lengkapnya data dari pihak kelurahan maupun kecamatan.
"Kalau rumah susun untuk relokasi warga Kampung Pulo sudah siap semuanya. Hanya untuk Kampung Pulo datanya belum siap. Jadi, kami berikan ke warga lain yang sudah siap pindah," jelas Yonathan.
Yonathan mengatakan, seharusnya bulan ini direncanakan sudah ada warga Kampung Pulo yang pindah ke rusun Komarudin, Cakung, Jakarta Timur. Tetapi, karena belum ada data yang masuk, rusun yang jumlahnya 400 unit itu diisi oleh warga yang direlokasi dari bantaran Kali Sunter, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Ia menjelaskan, dari lima rusun yang disiapkan, jumlahnya 1.600 unit. "Itu sebenarnya untuk relokasi warga Kampung Pulo. Tapi, ada kebutuhan mendesak dari Ria Rio dan Pluit. Makanya sebagian sudah diisi oleh warga Ria Rio dan Pluit," tandasnya.
Berharap Rusunawa Dekat Tempat Nyari Nafkah
Warga Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, mengaku pasrah dan bersedia dipindah ke rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Namun, mereka berharap rusun ini berada di dekat Pasar Jatinegara. Pasalnya, mereka banyak yang mencari nafkah di pasar itu.
Seperti dikatakan Berry, warga RT 04 RW 03. Ia berharap, relokasi tempat tinggal ini tidak sampai mengilangkan mata pencaharian warga Kampung Pulo.
“Di sini banyak warga yang menggantungkan nasibnya dengan mencari nafkah di Pasar Jatinegara dan sekitarnya. Ada yang berdagang, menjadi kuli pasar bahkan menjadi tukang ojek,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut pria yang bekerja di bidang bongkar muat ini, seharusnya Pemprov DKI Jakarta membangun rusun di dekat kawasan pasar tersebut. Dengan begitu, warga masih bisa mencari nafkah seperti biasa.
“Rusun yang ada di Jalan Jatinegara Barat itu juga sudah pas lokasinya. Asalkan jangan di rusunawa Cibesel (Cipinang Besar Selatan). Itu kejauhan,” kata Berry.
Selain itu, Berry dan warga lainnya juga berharap rusun yang diberikan dilengkapi dengan perabotan rumah tangga. Warga ingin rusun yang mereka tempati seperti rusun yang dihuni warga bekas Waduk Pluit dan Waduk Ria Rio.
 Yaitu rusun yang tersedia berbagai perabotan rumah tangga seperti televisi, lemari, kasur, kompor gas dan lainnya.
“Kami juga sudah lelah selalu kebanjiran. Makanya kalau disuruh pindah ke rusun ya kami mau,” tandasnya.
Camat Jatinegara Syofian Taher mengatakan, di RW 01 Kampung Pulo, terdapat 500 kepala keluarga yang menyatakan bersedia direlokasi. Jumlah itu berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan pihak Kecamatan Jatinegara.
“Jumlah itu baru di RW 01 saja.  Saya belum menginventarisasi RW lainnya. Nanti akan kami data yang lainnya,” katanya.

Sumber :
rmol.co

Tidak ada komentar:

Posting Komentar