Sumarno mengatakan, pihaknya telah mendata seluruh DPT di DKI Jakarta yang mencapai 7.011.729 pemilih. Namun, dari jumlah tersebut ada 19.000 DPT yang masih invalid data. Alasannya, 19.000 DPT tersebut tidak mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Masih ada 19.000 yang masih invalid karena NIK tidak lengkap. Itu biasanya di lapas seperti Cipinang, Pondok Bambu, Salemba. Mereka tidak punya identitas jadi pas dimasukkan ke DPT itu NIKnya gak ada," ujar Sumarno di Kantor KPUD, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2013).
Selain itu, ada juga 1.700 warga di Kelurahan Cipinang dan Kelurahan Halim Perdanakusumah yang belum terdata untuk menjadi DPT di DKI Jakarta. Alasannya, warga tersebut menempati tanah sengketa.
Warga di tanah sengketa tersebut diminta untuk dimasukkan ke dalam warga Cipinang Melayu. Namun, pada 2007 lalu, Mantan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengeluarkan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan 1.700 warga tersebut masuk ke dalam warga Halim Perdanakusumah.
"Tetapi mereka tidak mau, ini persoalan saja dan kami meminta KPU sana untuk buat TPS baru. Kami terus koordinasi dengan pencatatan sipil. Dan ini (DPT) masih ditunggu 14 hari sebelum hari pencoblosan," jelas dia.
Sumarno menambahkan DKI Jakarta nantinya akan ada 17.045 TPS termasuk TPS yang berada di kepulauan seribu. Jumlah TPS tersebut berbeda dari TPS pada waktu pemilihan gubernur 2012 lalu yaitu 12.000 TPS.
"Di Jakarta ada 17.045 TPS. Lebih banyak dari pilgub lalu yang hanya ada 12.000," kata dia
Sementara itu, Jokowi mengatakan Pemprov DKI Jakarta siap membantu KPUD dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terkait pemilihan umum 2014 mendatang seperti masalah DPT.
"Jadi ada hal yang perlu dibantu untuk pemilu nanti akan kita bantu. Seperti di Cipinang misalnya dikeluarkan pergub atau SK kami akan keluarkan," kata Jokowi.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar