Jokowi menulis surat kepada Wakil Presiden (Wapres) Boediono mempertanyakan kebijakan mobil murah ramah lingkungan itu. Menurut dia, program mobil murah bertentangan dengan 17 instruksi Wapres Boediono untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Pada surat yang ditandatangani 10 September 2010 itu, wapres jelas menyebutkan pada poin ke-13 bahwa salah satu cara mengatasi kemacetan lalu lintas di Jakarta adalah pembatasan kendaraan. Langkah lain yang diinstruksikan wapres untuk mengurai kemacetan lalu lintas Jakarta, antara lain memperbaiki sarana-prasarana jalan, penambahan jalur busway hingga mencapai 12 koridor, penggunaan angkutan berbahan bakar gas (BBG) dengan harga khusus, optimalisasi kereta rel listrik (KRL)
Jabodetabek dengan melakukan re-routing, sterilisasi jalur busway, dan pemberlakuan electronic road pricing (ERP).
Peluncuran LCGC tidak dilakukan serta-merta, melainkan melewati proses panjang dan yang paling menonjol adalah dukungan penuh pemerintah seperti terlihat pada PP Nomor 41 Tahun 2013 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Ppn-BM). Untuk memberikan pedoman kepada produsen, sudah ada Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) No 33/M-IND/PER/7/2013 tentang Pengembangan Produksi Kendaraan Bermotor Roda Empat yang Hemat Energi dan Harga Terjangkau. LCGC bisa dijual murah karena ada pembebasan PPn-BM.
LCGC menarik perhatian publik karena embel-embel "ramah lingkungan". Penggunaan BBM mobil ini sangat efisien, yakni sekitar 20 km per liter BBM, premium atau solar. Mobil penumpang yang saat ini beroperasi mengggunakan BBM satu liter untuk sekitar 8-11 km. Tapi, kalangan pengamat mengatakan, sangat wajar jika LCGC hemat BBM karena mobil baru ini berkapasitas 980-1.200 cc untuk bensin dan 1.500 cc untuk diesel. Dengan harga yang lebih murah, jumlah kendaraan yang beredar di jalan akan meningkat tajam dua-tiga kali lipat. Hasil akhirnya sama saja: polusi tinggi.
Kita memberikan apresiasi kepada para produsen otomotif yang sudah merespons permintaan pemerintah untuk memproduksi mobil pribadi berharga murah sekaligus ramah lingkungan. Jelang ASEAN Economic Community, Indonesia harus sudah kokoh sebagai sentra produksi mobil murah ramah lingkungan untuk ASEAN. Jika peluang ini tidak dimanfaatkan, posisi Indonesia sebagai basis produksi mobil murah ramah lingkungan akan dialihkan prinsipal ke Thailand, Malaysia, atau Vietnam. Bisnis otomotif adalah bisnis yang bertumbuh pesat di negara emerging market berpenduduk besar seperti Indonesia, bisnis yang memberikan kontribusi besar pada laju pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja.
Tapi, sangat pada tempatnya publik mempertanyakan serius arah kebijakan otomotif pemerintah. Pertama, mengapa insentif otomotif tidak diprioritaskan terlebih dahulu bagi kendaraan umum, seperti bus. Kebijakan pemerintah tidak boleh hanya parsial, melainkan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas, yakni kebijakan transportasi nasional. Mobil baru tidak saja murah dan ramah lingkungan, tapi juga sesuai kebutuhan kota.
Sangat wajar protes Jokowi. Kendatipun gubernur DKI bisa mengeluarkan peraturan daerah (perda) yang melarang penjualan mobil murah di Jakarta, pelaksanaannya tidak mudah. Penerbitan perda pun harus dengan persetujuan pusat. Lagi pula, Jakarta tidak bisa menutup pintu bagi masuknya mobil murah yang datang dari wilayah Bodetabek atau Jabar dan Banten. Dengan 70 persen lebih uang beredar di Jabodetabek, besar kemungkinan mobil murah ini akan teserap di wilayah ini.
Mestinya, pemerintah memprioritaskan insentif bagi angkutan umum. Kalau perlu, semua perusahaan otomotif diwajibkan memproduksi bus berbagai ukuran sesuai permintaan Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia. Bebaskan PPn-BM bagi angkutan umum dan hapuskan bea masuk komponen angkutan umum. Dengan angkutan umum yang nyaman dan cukup tersedia, pemilik angkutan pribadi akan beralih ke transportasi umum.
Kota yang sukses tidak diukur oleh jumlah kelas menengah memiliki mobil pribadi, melainkan beralihnya kaum menengah atas ke transportasi umum.
Jika ini terjadi, kemacetan lalu lintas yang menjadi masalah abadi di jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia bisa dikurangi. Ruas jalan raya tidak bisa terus-menerus ditambah. Kota yang bagus harus juga memberikan ruang bagi pejalan kaki, taman, dan hutan kota.
Kedua, jika benar pemerintah ingin menghadirkan mobil ramah lingkungan, maka langkah pertama yang dilakukan adalah peralihan penggunaan BBM ke BBG. Semua produsen bersedia memproduksi mobil BBG jika ada permintaan yang cukup. Sedang permintaan akan meningkat jika BBG cukup tersedia: cukup pasokan gasnya, cukup infrastrukturnya, cukup SPBG-nya. Ini yang belum cukup disiapkan pemerintah. Langkah selanjutnya untuk mobil ramah lingkungan baru kebijakan penggunaan biofuel.
Ketiga, karena ada insentif dan prospek penjualan produk otomotif yang terus membesar pada masa akan datang, kenapa pemerintah tidak memberikan insentif kepada mobil nasional (mobnas). Kenapa pemerintah terus-menerus memberikan insentif kepada produsen otomotif yang sudah menikmati fasilitas pemerintah selama 46 tahun? Inilah yang memicu reaksi negatif masyarakat terhadap kehadiran LGCG.
Mobnas adalah mobil dengan prinsipalnya orang Indonesia dan menggunakan merek Indonesia, seperti Hyundai milik Korsel dan Toyota milik Jepang. Mobnas diproduksi di Indonesia dan selanjutnya ke mancanegara. Tak ada masalah dengan local component dan local content. Orang Indonesia mampu mempelajarinya, termasuk dengan mempekerjakan tenaga asing. Yang penting, cukup sudah posisi Indonesia sebagai penonton. Mobil Esmeka merupakan protes rakyat terhadap sikap masa bodoh pemerintah. Mobil dengan prinsipal Jepang dan AS terus merajalela di negeri dengan penduduk 250 juta ini. Jika ada keberpihakan, ada kebijakan yang mendukung, mobnas tinggal menunggu waktu.
Sumber :
beritasatu.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar