Poltak menggarisbawahi, tidak bisa persoalan relokasi Waduk Pluit diatasi hanya duet Jokowi dan Ahok. “Iya, semuanya perangkat harus gerak maksimal kalau ingin warga ngerti juga. Warga banyak yang belum paham. Enggak bisa cuma andalkan Jokowi-Ahok saja,” kata Poltak, Rabu (28/8/2013).
Ia menegaskan kekerasan yang dilakukan Satpol PP adalah salah dan harus menjadi instropeksi untuk Jokowi. Menurut Poltak anggapan Satpol PP sudah bersikap dewasa adalah keliru. Ia menilai mengerahkan seribu lebih personel Satpol PP ditambah aparat kepolisian dan TNI saat penertiban adalah sikap berlebihan.
Padahal, yang dihadapi adalah hanya sekitar 40 kepala keluarga (KK) yang miskin dan tidak mengerti hukum. “Warga juga tahu bukan soal tanah milik negara. Tapi, cara penertibannya lho yang pakai kekerasan,” ujarnya.
Kepala Divisi Advokasi PBHI Jakarta, Simon Fernando Tambunan, mengatakan laporan ke Polda Metro Jaya pada Selasa lalu itu juga sebagai upaya agar pihak pemerintah bisa sadar dan bertanggung jawab terhadap kebijakannya. Ia pun menyindir Jokowi agar bisa tegas terhadap petugas Satpol PP yng belum bersikap dewasa.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja DKI Jakarta Kukuh Hadi Santoso menyatakan ia sebelum proses eksekusi pada Kamis pekan lalu (22/8/2013) sudah berkali-kali menginstruksikan bawahannya agar bersikap sesuai etika dan manusiawi. Hal ini juga yang diinginkan Jokowi karena yang dihadapi adalah warga juga.
Kukuh juga mengaku sudah melarang anak buahnya membawa pentungan saat menertibkan. Tapi, kalau warga emosi, maka tameng dan pentungan pasti disertakan untuk menjaga diri dan menghindari aksi kekerasan atau pelemparan benda yang dilakukan warga. “Kalau itu saya rasa beda konteksnya,” katanya, Rabu (28/8).
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar