Agus memasukkan barang dagangannya yang masih tersisa ke dalam beberapa kardus di sebuah rumah kontrakan di bantaran Waduk Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (28/8/2013) menjelang siang. Lanjutan program normalisasi Waduk Pluit yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada Kamis (22/8/2013) lalu telah meluluhlantakkan warung sembako miliknya.
Akibat penggusuran tersebut, Agus menyewa sebuah rumah kontrakan bersifat sementara tak jauh dari batas penggusuran untuk menyimpan barang-barang miliknya sembari mencari kontrakan yang sekaligus dapat dijadikan sebagai warung.
“Ini saya kontrak cuma seminggu, sekarang mau pindah ke tengah (masih di Muara Baru yang belum kena gusuran),” ujar Agus, Rabu (28/8/2013).
Bagi Agus menyewa rumah kontrakan merupakan pilihan yang lebih realistis dari pada harus direlokasi ke rusunawa Marunda. Sulitnya lapangan pekerjaan menjadi alasannya untuk memilih tidak menerima direlokasi ke rusun Marunda. “Di sana mau kerja apa, yang kemarin pada pindah ke sana (rusun Marunda) aja banyak yang balik lagi,” kata dia.
Pascapenggusuran tersebut, warga yang mengatasnamakan warga RT 19/17 Muara Baru dengan didampingi Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) dan Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) pada Selasa (27/8/2013) melaporkan Kesatuan Polisi Pamong Praja beserta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta ke Kepolisian Daerah Metro Jaya menyusul adanya pembongkaran rumah warga secara paksa dalam laporan resmi nomor TB/2914/VIII/2013.
Namun, pria asal Madura, Jawa Timur, ini mengaku sama sekali tidak merasa dan tidak mengetahui ada laporan yang mengatasnamakan warga melaporkan Satpol PP, Jokowi dan Ahok tersebut. “Saya tidak tahu ada laporan itu, emang dilaporkan ya?” ujarnya.
Sumber :
detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar