Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengaku pasrah terhadap sikap DPRD
DKI, yang menolak jumlah penyertaan modal sebesar Rp 2,5 triliun dari
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tiga BUMD. Menurut Jokowi, jumlah
yang diajukan Pemprov DKI telah disesuaikan dengan kebutuhan sejumlah
BUMD.
"Mau diperbaiki, direvisi berapa, tanya ke Dewan. Kita kan sifatnya
mengajukan saja," ujar Jokowi di Balaikota Jakarta, Senin (26/8/2013)
sore.
Meski demikian, Jokowi menyayangkan pemotongan modal yang
diperkirakan dari Rp 1 triliun menjadi sekitar Rp 800 miliar. Menurut
dia, Pemprov DKI Jakarta telah mengalkulasi jumlah modal itu sesuai
dengan kebutuhan dari tiga BUMD tersebut. "Kebutuhannya, misalnya Bank
DKI, ada peluang pasar, ekspansi pasar. Sudah sesuai itu," ujarnya.
Pemprov DKI telah mengajukan dana sebesar Rp 2,5 triliun dalam APBD
Perubahan 2013. Dari jumlah itu, Rp 1 triliun di antaranya ditujukan
untuk menambah modal ke tiga BUMD DKI, yakni Bank DKI, PD Jakarta
Propertindo, dan PD Sarana Jaya.
DPRD DKI Jakarta menganggap bahwa jumlah itu terlalu besar dan
dikhawatirkan tidak akan berkontribusi pada pendapatan Pemprov DKI.
Apalagi, sesuai Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (KUAPPAS), jumlah modal yang diberikan di bawah Rp 1 triliun.
Ketua DPRD DKI Jakarta Ferrial Sofyan memperkirakan, jumlah modal
yang disetujui oleh DPRD adalah sekitar Rp 800 miliar. Keputusan itu
akan dilakukan pada rapat paripurna pembahasan RAPBD Perubahan pada Rabu
(28/8/2013).
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar