"(Punya rusun di Marunda) bagus dong. Itu tandanya kreatif, tapi enggak pantas ditiru," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Jumat (3/5/2013).
Saat ditanya mengenai sanksi tegas untuk Mulyadi, Jokowi belum bisa menjawab pasti. Sebab, menurutnya, semua harus dibuktikan terlebuh dulu dari laporan Dinas Perumahan dan mengenai sanksi menjadi kewenangan Inspektorat serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta.
"Semua orang tahu rusun itu kan untuk warga miskin, ya enggak boleh dong (disewain). Sanksi nanti diputusin sama yang berwenang, kreatif, tapi enggak patut ditiru," ujarnya.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa Mulyadi menyewakan unitnya di Rusun Marunda. Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Rumah Susun Wilayah I Dinas Perumahan DKI Jakarta, Jati Waluyo, membenarkan informasi tersebut. Satu unit rusun yang disewa Mulyadi disewakan kembali kepada orang lain bernama Tio.
Harga sewa yang dia kenakan juga lebih tinggi daripada harga sewa asli rusun itu. Unit rusun atas nama Mulyadi berada di lantai satu, tepatnya di lantai 1.20 Blok Pari, Klaster A Marunda. Harga sewa per unit Rusun Marunda di lantai satu yang paling mahal seharusnya adalah Rp 371.000 per bulan. Namun, rusun itu "dikemas" ulang oleh Mulyadi sehingga menjadi kamar sewaan dengan harga Rp 1,2 juta per bulan.
Dalam perjanjian sewa dengan UPT Rumah Susun, Mulyadi menggunakan alamat Jalan Semper Plumpang Nomor 68 RT 13 RW 3, Rawa Badak Selatan, Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yaitu persis dengan alamat rumah yang ditempatinya sekarang.
Mulyadi diketahui menyewakan kembali unit rusun itu sejak 2009. Penyewa unit itu rata-rata adalah mahasiswa yang kuliah di kampus swasta di dekat Kelurahan Warakas. Menanggapi informasi ini, Mulyadi membenarkan dia memang menyewa satu unit rusun itu, tetapi membantah telah menyewakannya kembali.
Sumber :
megapolitan.kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar