"Kalau diberikan perabotan seperti itu mereka pasti mau. Tapi, betul enggak yang dikatakan di media benar terjadi di lapangan? Jokowi jangan hanya manis di media, tapi di lapangan beda," kata Siane Indriani, anggota Komnas HAM saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/5/2013).
Siane mengungkapkan, saat di media, Jokowi mengatakan kalau warga Waduk Pluit mendapatkan rusun yang dilengkapi dengan perabotan rumah tangga seperti televisi, kulkas, meja, dan lain-lain. Tetapi nyatanya, warga yang sudah digusur di sisi barat Waduk Pluit baru 20 KK yang mendapatkan unit rusun. Padahal warga yang sudah digusur sebanyak 280 KK lainnya masih tinggal luntang-lantung menumpang di rumah sanak saudara.
Siane mengatakan, warga tidak akan menolak relokasi kalau mereka memang benar-benar mendapatkan formulasi yang bagus mengenai tempat tinggal. Mereka juga tidak akan memberikan laporan kepada Komnas HAM kalau mereka tidak mendapatkan intimidasi dari oknum-oknum terkait.
Dengan melihat kenyataan kalau warga yang sudah digusur tidak mendapatkan tempat yang layak, kata Siane, maka 12.000 warga bantaran waduk yang belum digusur menolak penggusuran pemprov. Mereka resah jika tidak mendapatkan tempat tinggal lagi setelah digusur.
Menurutnya, ada baiknya Jokowi-Basuki benar-benar meninjau lapangan supaya bisa mengatahui kondisi warga di bantaran Waduk Pluit. Dengan begitu, pemerintah tidak akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bisa menyakiti hati rakyat.
Sebelumnya, Gubernur DKI Joko Widodo yakin bahwa upaya merelokasi warga Waduk Pluit tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggunakan cara-cara humanis dengan menyediakan televisi, kulkas, tempat tidur, dan meja-kursi untuk makan.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar