"Pak Gubernur akan menghadiri pemanggilan pembahasan rencana penggusuran warga penghuni sekitar waduk Pluit, Muara Baru di Komnas HAM Jl Latuharhary Jakarta Pusat," demikian informasi dari Biro Humas dan Protokoler Pemprov DKI Jakarta, Kamis (16/5/2013).
Terkait dialog di Komnas HAM ini Jokowi tidak merasa melanggar HAM. Penggusuran tersebut dilakukan untuk normalisasi waduk yang sudah keruh oleh sedimen-sedimen sehingga tak dapat menampung air dari Kanal Banjir Barat (KBB) jika hujan turun. Padahal, korban penggusuran direlokasi ke rusun yang memiliki fasilitas TV, kulkas, tempat tidur dan meja kursi makan.
"Kurang apa kita ini. Menyediakan banyak fasilitas kayak gitu kok melanggar HAM. Melanggar HAM yang mana," kata Jokowi.
Mungkin Jokowi lupa, bahwa beberapa orang di Komnas HAM juga memerlukan perhatian, seperti layaknya korban penggusuran pada umumnya, juga mereka memerlukan popularitas, dengan cara ini mungkin mereka akan jadi top karena dapat "memaksa" hadir seorang gubernur yang banyak dipuja oleh hampir semua orang Indonesia.
Sementara itu wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama bersikap lebih keras lagi. Dia mempertanyakan kinerja Komnas HAM.
"Normalisasi waduk ya harus dilakukan dong, banjir. Sekarang melanggar HAM orang lain enggak di DKI? Kalau gitu tolong dudukin Monas sekalian," kata Ahok.
"Iya dong, jadi nanti kalau saya kirim orang dari Belitung dudukin Monas nih, kalau diusir saya lapor Komnas HAM melanggar HAM. Boleh enggak? Terus minta ganti rugi dan bagi hasil tanah. Gimana?" imbuh Ahok.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar