"Pengaruh politisi terhadap pemerintah birokrasi sangat kuat sekali, kalau sistemnya tidak memungkinkan mengganggu ya tidak akan ganggu," kata Jokowi dalam seminar di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Gedung BPKP, Pramuka, Jakarta Timur, Kamis (16/5/2013).
Ia menjelaskan, kalau dalam menjalankan pemerintahan, ia memiliki kepentingan politis, maka Jokowi tidak akan menjalankan program seleksi jabatan terbuka atau lelang jabatan untuk lurah dan camat. Karena sebelumnya ia telah diberikan amanat untuk memberikan posisi prestisius kepada seseorang yang 'dititipkan' politisi.
"Ini Lurah A dukung partai saya, terus saya jadikan lurah. Memang yang terjadi seperti itu hampir di semua daerah," kata Jokowi.
Menurut mantan Wali Kota Surakarta itu, hal politis tersebut dapat dihilangkan dengan kebijakan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan kebijakan seleksi terbuka camat dan lurah sehingga pengaruh politik bisa dihilangkan. Kalau masih ada yang masih ngeyel, Jokowi punya cara jitu dengan membuka persoalan itu di masyarakat dan media massa.
"Buka di masyarakat dan media, yang mau mengganggu, nanti hilang sendiri-sendiri," tegasnya.
Walaupun ada beberapa pihak yang menentang program seleksi jabatan terbuka, Jokowi akan tetap menjalankan program tersebut. Karena hal tersebut sebagai salah satu upayanya untuk menciptakan Jakarta Baru dan menciptakan birokrasi yang bersih dan transparan.
Jokowi memimpikan lurah dan camat yang memiliki kompetensi manajerial dan mau melayani masyarakat. Oleh karena itu, ia mengharapkan, pada Juni 2013 mendatang, proses seleksi jabatan terbuka sudah selesai dan Jakarta memiliki camat dan lurah yang sesuai harapan masyarakat.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar