"Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan Agenda Penyampaian tanggapan Gubernur terhadap pemandangan Umum Fraksi-Fraksi di Ruang Rapat Paripurna DPRD pukul 10.30 WIB," demikian informasi agenda Jokowi , Kamis (30/5/2013).
Seperti diketahui, sejumlah anggota DPRD mengkritik kebijakan Jokowi soal KJS. DPRD bahkan akan menggelar interpelasi atau menanyai Jokowi terkait program unggulan politikus PDI Perjuangan itu. Termasuk soal aturan pembayaran dan ribut-ribut soal 16 rumah sakit yang sempat mempertanyakan sistem klaim KJS.
Jokowi mengatakan, jika DPRD DKI ingin sistem yang sempurna harus dikoreksi secara bersama-sama dengan eksekutif. Sehingga, tidak perlu ada hak interpelasi.
"Tapi kalau mau interpelasi silakan. Tapi gak perlu, kita ini tiap hari diajak bicara juga mau. Tiap hari juga Pak Wagub berikan penjelasan. Rumah Sakit yang 16 gak jadi mundur juga. Mau apa lagi," ungkap Jokowi , Senin (27/5) lalu.
Sejumlah pihak mengecam rencana interpelasi DPR itu. Gelombang dukungan muncul membela Jokowi . Forum Ulama Jakarta Baru (FUJB) misalnya. Mereka menilai sistem KJS dan kesehatan era Jokowi jauh lebih baik dari zaman Foke.
"(Jamkesda dan Gakin) Itu cara-cara ruwet yang masyarakat nggak ada yang mengakses. Cara-cara ruwet yang masyarakat mendapatkan aja bingung," ujar Ketua Umum FUJB Ibrahim Lutfi Alatas di Balai Kota Jakarta, Rabu (29/5/2013).
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar