KPK Menilai Masih Ada Celah Korupsi yang Belum Ditindaklanjuti Pemprov

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto mengungkapkan pihaknya masih melihat adanya celah praktik korupsi di lingkungan Pemprov DKI, terutama dalam hal penganggaran.
"Yang masih bermasalah soal penganggaran. Dari empat temuan, semua belum ditindaklanjuti," ujar Bambang usai menggelar acara Semiloka Pencegahan Korupsi di kantor Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi), Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Hilangkan Anggaran Siluman, Jokowi Disarankan Pakai E-Budgeting

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting agar tak lagi muncul anggaran siluman mencapai triliunan seperti pada 2012 lalu. BPKP sebelumnya menemukan anggaran siluman di DKI senilai 1,471T.
"Saya ingatkan saja dalam penyusunan, penetapan sampai dengan perubahan, APBD rawan penyelewengan. Meski sudah disahkan, bisa saja di dalamnya tiba-tiba muncul anggaran siluman," kata Kepala BPKP Mardiasmo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

KPK Telah Terima Laporan Rekening Gendut Anah Buah Jokowi

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) agar melaporkan setiap temuan rekening gendut pejabat Pemprov DKI ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu duit siapa darimana, itu urusan PPATK. Kalau sudah dapat angka gitu masuk ke KPK," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

KPK, BPKP dan DKI Kerja Sama Cegah Korupsi di Lingkungan Pemprov

Hari ini, Rabu (30/10/2013) Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Pemprov DKI melakukan kerja sama semiloka pencegahan korupsi di kartor Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi).

Jokowi Perintahkan Anak Buahnya Serahkan LHKPN ke KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat 52 persen pejabat di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan menginstruksikan kepada jajarannya untuk segera melapor.
"Akan saya perintah untuk memberikan laporan segera. Sekarang langsung saya perintahkan," kata Jokowi dalam konferensi pers bersama KPK dan BPKP di Balaikota Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Pekan Ini, Jokowi Cek 500 Pompa di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan mengecek ratusan unit pompa air di Jakarta pekan ini. Jokowi ingin memastikan Jakarta siap menghadapi musim hujan.
Tak ingin kecolongan di musim hujan kali ini, Jokowi akan memeriksa langsung kondisi pintu dan pompa air.
"Ada 500 pompa, minggu ini saya mau cek satu per satu. Akan saya kumpulin seluruh penjaga pompanya untuk memastikan tidak ada yang rusak," ujar Jokowi, Rabu (30/10/2013).

Jokowi Persilakan Pejabat Berekening Gendut Diseret ke KPK

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan belasan rekening gendut milik pejabat Pemprov DKI Jakarta. Nama-nama pejabat Pemprov DKI itu terpantau memiliki transaksi mencurigakan dalam rekeningnya.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan PPATK untuk mengusut adanya dugaan kepemilikan rekening gendut tersebut karena dia tak akan menghalangi apalagi mengintervensi.
"Cari urusannya kan itu sudah wilayah hukum. Itu duit siapa? Dari mana? itu urusannya PPATK," kata Jokowi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, (30/10/2013).

Jokowi Telah Perintahkan Tebang Pohon Tua

Setiap musim hujan ada saja pohon yang tumbang dan menimpa kendaraan warga. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta agar pohon yang sudah tua dan rapuh ditebang.

Buruh Tak Butuh Jokowi dan Akan Dobrak Balai Kota

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat upah buruh 2014 dengan sejumlah pihak terkait. Saat bersamaan, di gerbang luar Gedung Balai Kota DKI, ratusan buruh masih berunjuk rasa mendesak Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 3,7J segera diputuskan.
Dalam aksinya itu, para buruh mengecam Jokowi-Ahok beserta anggota DPRD DKI yang dinilai enggan menampung aspirasi mereka. "Kita tidak perlu mengemis lagi.

Jokowi Rapat UMP 2014

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengadakan rapat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2014 dengan pihak terkait. Rencananya, Jokowi, akan menetapkan upah yang berlaku setahun ke depan, pada hari ini juga.
"Rapat penetapan hari ini jam 10.00 WIB di Balai Kota," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta, Priyono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).
Rapat menentukan UMP DKI Jakarta dihadiri oleh anggota Dewan Pengupahan, unsur buruh dan unsur pemerintah, dengan jumlah sebanyak 30 peserta.

Pramono Edhie Ingin Duet dengan Jokowi

Elektabilitas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terus merangkak naik. Semakin banyak tokoh yang ingin duet dengan Jokowi di Pilpres 2014, salah satunya adik ipar SBY, Pramono Edhie Wibowo.
"Berpasangan dengan siapa pun bukan yang diharamkan, sangat mungkin terjadi," kata Pramono Edhie saat ditanya ketertarikannya berduet dengan Jokowi.
Hal ini disampaikan Pramono Edhie usai acara peluncuran akun twitter @edhiewibowo_55 di markas pemenangannya di Jalan Diponegoro No 43, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).

DPRD DKI Minta Jokowi Tindak Tegas PNS Malas

Anggota Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Prasetyo Edi Marsudi ikut menanggapi kegiatan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) yang melakukan sidak ke Kantor Wali Kota Jakarta Timur beberapa pekan lalu.
Prasetyo meminta kepada Jokowi agar bersikap tegas dengan mengganti jajarannya yang tidak bekerja dengan maksimal atau malas, terutama kepada Kasudin UMKM dan Perdagangan Jakarta Timur, yang tak berada di meja saat jam kerja.

Jokowi Dukung Penerapan Denda Penerobos Jalur Bus TransJ

Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) menyetujui penerapan aturan yang diusulkan Polda Metro Jaya agar para pengendara bermotor yang masuk jalur busway dikenai denda 1J.
"Semua yang berkaitan dengan tertib hukum, saya dukung," kata Jokowi di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).
Jokowi berharap aturan tersebut bisa memberikan efek jera pada warga yang melakukan pelanggaran.

Buruh Geruduk Kantor Jokowi, Jl Medan Merdeka Selatan Ditutup

Upah minimum provinsi (UMP) DKI 2014 tengah dirapatkan di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Sekitar 500 buruh yang menuntut UMP 3,7J menggeruduk kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) itu. Akibatnya jalan arah ke Thamrin ditutup.
Buruh yang beraksi tergabung Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). Mereka memenuhi seluruh badan jalan di depan kantor Jokowi, Rabu (30/10/2013).

Kesepakatan Jokowi-Moeldoko

Ketika Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan ke Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, dicapai beberapa kesepakatan antara Jokowi dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Berikut kesepakatan yang mereka buat, Rabu (30/10/2013).

Golkar Tetap Capreskan ARB Meski Kalah dari Jokowi

Partai Golkar optimistis mencalonkan ketua umumnya, Aburizal Bakrie (ARB) sebagai calon presiden meskipun opini yang berkembang menyebutkan bahwa elektabilitas dan popularitas ARB jauh di bawah gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi).
"Kami optimistis dengan pencalonan ARB sebagai capres. Kalau tidak optimistis, kami sudah mundur dengan opini yang sengaja dikembangkan. Yang penting, berkompetisi dengan sehat, bukan saling menjelekkan," kata Ketua DPP Partai Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (30/10/2013).

Panglima TNI Siap Kerahkan Pasukan Bantu Jokowi Atasi Sampah dan Penyampah

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyatakan kesiapannya membantu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya.
"Kami siap memberikan bantuan berupa pengawalan di lapangan. Memberikan tenaga prajurit bersama masyarakat tidak sembarangan buang sampah," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (30/10/2013).

Komnas PA: Jokowi Harus Terlibat Agar Kasus Video Porno di Kelas Tak Terulang

Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menyebut semua pihak harus terlibat demi mencegah terulangnya peristiwa asusila seperti yang terjadi di ruang kelas sebuah sekolah menengah pertama (SMP) di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat.
Arist mengaku kesal dan meradang jika mendengar pernyataan-pernyataan dari berbagai pihak yang menyudutkan keluarga korban. Arist menilai, satu di antara penyebab terjadinya peristiwa tersebut ialah, peran sekolah dalam pengawasan internal di lingkungan mereka dinilai lemah.

Panglima TNI Mengeluh ke Jokowi bukan ke SBY

Pagi ini, Panglima TNI Jenderal Moeldoko bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Pertemuan keduanya guna membahas kondisi infrastruktur di DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Moeldoko mangajukan keluhan ke Jokowi - bukan ke SBY, terkait kondisi jalan di depan Mabes TNI yang sempit.

Dibalik Kesuksesan Jokowi Ternyata Ada Sebuah Kepentingan

Ya, dibalik kesuksesan Jokowi (Joko Widodo) memimpin kota Solo dan sekarang memimpin Ibu Kota Jakarta, ternyata ada satu kepentingan besar dibelakangnya. Usaha keras yang dilakukan oleh Jokowi itu semua hanya demi sebuah kepentingan.

Dari perjalanan karirnya sebagai Walikota Solo hingga sekarang menjadi Gubernur DKI Jakarta, segala kebijakan dan program-programnya yang prorakyat memang bisa dianggap berhasil. Jokowi mampu mengatasi masalah-masalah PKL, pelayanan public, reformasi birokrasi, transportasi dan warisan budaya di Solo. Kini Jokowi mulai menata Kota Jakarta mengatasi masalah-masalah yang ada di Jakarta.

Penyeberangan Bawah Tanah Jurus Jokowi Hindari Kepadatan

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) berencana membangun jalur penyeberangan bawah tanah atau underpass bagi pejalan kaki dalam rangka mengurangi kepadatan pejalan kaki yang menyeberang di jalan raya.
"Underpass itu penting. Jadi nanti penyeberang tidak lalu lalang di jalanan," ujar Jokowi di Balai Kota, Selasa (29/10/2013) malam.
Pembangunan jalur penyeberangan bawah tanah akan dilaksanakan pada tahun 2014 mendatang.

Hutang Jokowi pada BPK

Badan Pemeriksa Keungan mencatat, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) punya utang rekomendasi yang belum ditindaklanjuti. Dalam kurun waktu 2009 hingga semester I 2013, tercatat BPK menelurkan 3.140 rekomendasi untuk DKI.
"Nilai rekomendasinya mencapai 454,8M," kata Anggota V BPK Agung Firman Sampurna pada Selasa (29/10/2013). Saat ini, Agung mengatakan baru 63 persen rekomendasi yang dijalankan.

PDI-P Sengaja Simpan Jokowi Agar Partai Lain Bak Cacing Kepanasan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disarankan berani mengambil sikap untuk memajukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden (capres) 2014 agar bisa memenangi Pemilu Legislatif 2014 mendatang. Namun, konsekuensinya, partai berlambang kepala banteng bermoncong putih itu harus melepas trah Soekarno.
Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Indonesia (UI), Ari Junaedi, melihat dari hasil survei, Jokowi dimungkinkan akan menjadi pemenang di jika dimajukan sebagai capres 2014 nanti. "Dan itu harus disikapi oleh PDI-P yang dengan rela tidak akan memajukan Megawati ataupun trah Soekarno lainnya sebagai pendamping Jokowi," kata Ari di Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Radio Australia: "Tidak Ada Pemimpin seperti Jokowi di Australia"

Seorang warga Australia yang sudah tinggal lebih dari 10 tahun di Jakarta juga menyambut baik duet kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) dan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) dalam memimpin Jakarta selama setahun terakhir. Shannon Smith malah mengatakan bahwa tidak ada politisi di Australia sekarang ini yang memiliki gaya kepemimpinan seperti Jokowi.
"Para politisi dari partai-partai besar di Australia saya lihat tidak ada yang memiliki gaya kepemimpinan seperti Jokowi. Ada sesuatu tentang Jokowi yang berbeda, terutama empati dan simpatinya kepada warga yang miskin, yang  terpinggirkan atau dalam bahaya." kata Smith kepada Iffah Nur Arifah dari ABC di Jakarta.

Penyerapan Anggaran Rendah, Jokowi Ceramahi Anak Buah 2 Jam

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyikapi serius rendahnya penyerapan anggaran tahun 2013 di setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Untuk itu, dia mengumpulkan seluruh anak buahnya hari ini dan mengadakan pertemuan tertutup selama 2 jam.
Sampai hari ini, dari total anggaran 52T, baru 42,42 persen yang terserap.
"Penyerapan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan penyerapan tahun sebelumnya yang mencapai 59,18 persen atau tertinggal sekitar 13,76 persen," kata Jokowi di Balai Kota, Jakarta, Selasa (29/10/2013).

Tanggapan PDI-P untuk Ramadhan Pohan

Kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dinilai belum matang oleh Wasekjen PD Ramadhan Pohan. Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait (Ara) tak masalah.
"Ya kritikan dan penilaian itu boleh saja, pada prinsipnya Kami tidak mempermasalahkan hal tersebut. Tapi nantinya masyarakatlah yang berhak menilai kinerja Mas Jokowi," ujarnya saat berbincang, Selasa (29/10/2013).

Survei LSIN: Jokowi Kalahkan Mega di Internal PDI-P

Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN) menggelar survei tentang elektabilitas capres internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Nama Joko Widodo (Jokowi) muncul sebagai capres paling potensial mengungguli Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.
Survei ini digelar dalam rentang waktu 15 Agustus 2013 sampai 20 September 2013 dengan melibatkan 1.500 responden dari 34 Provinsi di Indonesia di tambah beberapa responden dari luar negeri untuk menjajaki aspirasi publik terhadap munculnya pemimpin nasional dari partai PDI-P.