"Tekad presiden bahwa semua bantuan sosial harus lewat perbankan. Kita sudah mulai Paradigma baru, tidak ada lagi pemberian uang cash. Apapun bentuk bantuannya, semua harus lewat sistem perbankan, se-minimum mungkin transaksi tunai," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (31/10/2014).
Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi sistem bantuan sosial melalui sistem perbankan. Tapi, bentuknya bukan berupa rekening tabungan atau produk bank lainnya.
"Di level masyarakat sudah ada asuransi mikro yang lebih spesifik pada jenis-jenis yang diinsure. Misalnya, asuransi petani yang kaitannya dengan gagal panen. Jika gagal panen, akan dibayar asuransinya," lanjut Bambang.
Anggota dewan komisioner OJK Muliaman Hadad menyambut baik kebijakan ini. Dihapusnya pemberian dana bantuan secara tunai membuat masyarakat terlibat secara langsung dengan sistem perbankan. Meski digunakan secara terbatas, OJK berjanji akan meningkatkan pemberdayaan jasa perbankan dan industri keuangan secara keseluruhan.
"Nanti kita, intinya pemerintah menggunakan jasa perbankan secara terbatas, bertahap, setelah itu kita follow up dengan pemberdayaannya. Tentu itu bukan kerja kita sendiri, setelah itu tentu saja industri keuangan akan lebih kondusif," tandasnya.
Hal serupa juga dinyatakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang memandang cara ini sebagai bagian dari upaya memberi bantuan tepat sasaran. Cara ini sudah diaplikasikan melalui dana bantuan yang diberikan Jokowi kepada pengungsi letusan Gunung Sinabung beberapa waktu lalu.
"Sudah diujicoba di sinabung, kartu itu sudah ada uang. Akan mempercepat transfer, orang kecil akan melek perbankan, biasa menggunakan perbankan, bukan saja untuk tabungan tapi sudah terbiasa menggunakan perbankan. Ini bagian dari pengalihan subsidi BBM, nanti dimulai dengan cara seperti itu, walaupun tentu bertahap," pungkasnya. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar