Hilangkan Anggaran Siluman, Jokowi Disarankan Pakai E-Budgeting

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting agar tak lagi muncul anggaran siluman mencapai triliunan seperti pada 2012 lalu. BPKP sebelumnya menemukan anggaran siluman di DKI senilai 1,471T.
"Saya ingatkan saja dalam penyusunan, penetapan sampai dengan perubahan, APBD rawan penyelewengan. Meski sudah disahkan, bisa saja di dalamnya tiba-tiba muncul anggaran siluman," kata Kepala BPKP Mardiasmo di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2013).
Dia meminta, persoalan anggaran siluman harus segera diatasi oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) agar tak muncul pada 2013. Dengan sistem e-budgeting maka anggaran siluman dapat dihilangkan.
"Dengan e-budgeting, keberadaan anggaran siluman kita harap dapat dientaskan," kata dia
Sebelumnya, BPKP menemukan adanya 'anggaran siluman' di empat dinas Pemprov DKI dengan nilai Rp 1,68 triliun saat dilakukan pemeriksaan APBD penetapan 2012. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara detail, anggaran siluman itu bertambah 395M.
"Dari pemeriksaan dalam APBD Penetapan 2012 di empat SKPD itu, ternyata kami temukan kegiatan baru yang muncul tiba-tiba. Atau istilahnya anggaran siluman senilai 1,068T, lalu tambah lagi 395M. Totalnya jadi 1,471T," kata dia.

Sumber :
merdeka.com