Oleh karena itu dengan setulus-tulusnya dan tanpa setitik pamrihpun, bahkan tanpa pencitraan apapun, SBY mempersembahkan proses transisi kepada pemerintahan selanjutnya.
CT menilai demikian karena SBY menciptakan adanya masa transisi yang sebelumnya tidak pernah ada.
"Jokowi mendapatkan keistimewaan karena belum pernah ada yang namanya masa transisi di pemerintahan sebelum-sebelumnya," tutur CT di kantornya, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/9/2014).
Terlebih, kata CT, Presiden SBY punya niat baik untuk membantu pemerintahan baru agar ketika pada saatnya presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kala (JK) duduk di pemerintahan secara resmi setelah 20 Oktober, mereka bisa langsung melaksanakan tugas.
"Ini niat baik SBY supaya pemerintahan baru siap dan bisa langsung bekerja pada 21 Oktober," tegasnya.
Di lain pihak, Jokowi membantah rumor yang dihembuskan para punggawa SBY bahwa Tim Transisi melakukan komunikasi tanpa koordinasi dengan para menteri di kabinet SBY-Boediono.
"Kita ini konsultasi, memohon data. Itu saja. Saya kan enggak punya kekuatan apa-apa untuk (intervensi)," jawab Presiden terpilih ini saat ditanya soal Teguran SBY kepada Tim Transisi, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
"Mungkin di lapangan terlalu semangat, gesit, dan lincah. Saya enggak tahu. Karena terlalu semangat mungkin saja bertanya ke hal-hal yang tak perlu," sambung dia.
Jokowi mengaku tidak tahu mengenai bentuk konsultasi yang dilancarkan oleh tim transisi kepada pemerintahan SBY-Boediono. Terakhir, dia menerima laporan mengenai arsitektur kabinet.
"Ya enggak tahu, laporan ke saya juga enggak pernah mengatakan apa-apa. Masak tiap hari laporan, paling seminggu sekali," papar Gubernur DKI Jakarta ini.
Untuk itu, pria kelahiran Solo ini memilih mengikuti aturan main SBY agar proses pemindahan pemerintahan lama ke yang baru berjalan aman dan damai. "Yang mengatur pemerintah saja, Tim Transisinya biar mengikuti," tutup Jokowi.
Seperti diberitakan, SBY mengklaim mendapat laporan dari anggota kabinet dan lainnya tentang undangan sejumlah tim yang mengatasnamakan Tim Transisi. Namun, materi dan pembahasan kurang relevan karena menjadi masalah pemerintahan KIB II.
"Kalau membahas apa yang masih jadi tanggung jawab pemerintahan sekarang, berarti masih tanggung jawab saya. Ini kurang tepat," kata SBY.
SBY juga mengingatkan bahwa Indonesia masih berada di bawah pemerintahannya. "Saya ingin luruskan anggapan bahwa sekarang ini boleh dikatakan adalah pemerintahan bersama itu tidak ada. Pemerintah sekarang adalah pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II hasil Pilpres 2009," beber Ketua Umum Partai Demokrat ini.
Kepala Laboratorium Psikologi Universitas Indonesia Hamdi Muluk menganggap wajar sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menegur Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK. "Layak banget kalau SBY marah," kata Hamdi, Jumat, (5/9/2014).
Musababnya, antara Yudhoyono dan Jokowi sudah ada kesepakatan transisi pemerintahan. Dari kubu Jokowi sudah menyiapkan tim yang diketuai Rini Soemarno. Sementara dari pemerintah Yudhoyono merespons dengan meminta tiga menteri untuk menjembatani Tim Transisi Jokowi-JK.
Ketiga menteri itu adalah Menteri Koordinator Perekonomian Chairul Tanjung, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
Namun sayang, dia melanjutkan, Tim Transisi malah mengajak komunikasi langsung menteri dan pejabat strategis. Walhasil, langkah Tim Transisi dianggap Yudhoyono seperti menyalahi kesepakatan bersama. "Pemerintahan resmi saat ini masih di bawah Yudhoyono, jadi harus dihargai," kata dia.
Menurut Hamdi, sebaiknya Tim Transisi melakukan komunikasi sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, Jokowi dan Yudhoyono harus mengatur pertemuan lanjutan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. "Biar tak salah paham lagi, dan tentu untuk mencairkan suasana," kata dia.
Sebelumnya, dalam rapat kabinet paripurna hari ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegur Tim Transisi Jokowi-JK yang langsung masuk ke tiap kementerian tanpa ada koordinasi. Yudhoyono beranggapan konsep transisi yang digadang, tak berarti membuat ada dua pemerintahan bersama di masa peralihan kepemimpinan.
Dia menyatakan, Kabinet Indonesia Bersatu II memang berkomitmen membantu presiden terpilih memulai pemerintahan selanjutnya. Komitmen ini didasarkan pada pengalaman tak terjadinya transisi pemerintahan dari Megawati ke dirinya, pada 2004. Padahal proses transisi ini sangat penting. Meski demikian, SBY tak setuju adanya proses transisi yang tanpa koordinasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar