Presiden sekaligus Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank DKI untuk memperbaiki
sistem kartu pengguna rusun. Sebab, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) geram dengan Bank DKI lantaran
kartu pengguna rusun tidak dilengkapi dengan identitas beserta foto
pemilik rusun.
"Kalau awal ada yang belum pas ya harus diperbaiki lah," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Jumat (5/9/2014).
Menurut
Jokowi, saat ini Pemprov DKI Jakarta tengah membangun sistem transaksi
nontunai. Pengawasan transaksi tersebut, kata Jokowi, hanya dimiliki
bank-bank, sehingga sistem tersebut harus digunakan oleh Bank DKI.
"Kita ini kan ingin membangun sistem, sistem kartu yang gampang pengawasannya," kata Jokowi.
Sebelumnya, Ahok kesal setelah
mengetahui kartu yang digunakan untuk pembayaran sewa rumah susun
melalui virtual account Bank DKI tak sesuai. Kartu itu dianggap mirip
kartu pintu hotel.
Ahok menyentil Kepala Dinas Perumahan dan
Gedung Pemda DKI, Yonathan Pasodung dan Dirut Bank DKI, Eko Budiwiyono.
"Pak, ini kenapa kartunya hanya seperti kartu hotel begini?" tanya Ahok
saat meresmikan sistem transaksi pembayaran sewa rusun di Marunda
Jakarta, Kamis (4/9/2014).
Eko dan Yonathan yang berada di sebelah
kiri Ahok hanya terdiam. "Saya ini minta tiap ruangan diberi satu kartu,
tapi yang harus ada foto seperti kartu yang dimiliki PKL. Sehingga, pas
saya iseng ketok kamar di rusun dan minta penghuni keluarkan kartunya,
bisa ketahuan apakah sama identitas kartu termasuk foto dengan warganya.
Kalau tidak sama, kita usir," ujarnya.
"Saya betul-betul kecewa
sama Bank DKI. Ini kalau di kartu cuma ada nomor dan angka-angka tidak
ada fotonya ya gampang diperjualbelikan ke oknum lainnya," kata dia
kesal.
Kartu virtual account Bank DKI itu hanya tertera kode
rusun, cluster, blok, lantai, nomor unit, serta nomor virtual account
penghuni rusunawa Marunda. Kartu itu pun tidak bisa dipergunakan untuk
keperluan kartu ATM. [merdeka]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar