Misalnya, Jokowi harus menjelaskan anggaran pendapatan belanja negara, utang negara dan cicilannya, kondisi PT Pertamina, persoalan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, atau masalah pendidikan. Dengan begitu, rakyat tahu pemerintahan ini memulai kerjanya dari titik mana.
"Sehingga jika ada perbaikan atau terpaksa mengambil satu risiko, tidak serta-merta disalahkan," kata Hasyim. Ia membandingkan dengan kondisi saat ini. "Rakyat tidak tahu sebetulnya subsidi berapa, bahayanya untuk negara jika banyak subsidi, kenapa Pertamina rugi terus, apa kita itu punya minyak, tapi kok ngimpor. Buka semua apa adanya."
Jika Jokowi bersikap terbuka, kata Hasyim, pemerintahannya memperoleh dua keuntungan. Pertama, rakyat bisa melihat titik mana pemerintahan ini bekerja. Kedua, tidak ada permainan politik yang merekayasa keadaan. "Ini bisa terjadi antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif dikontrol legislatif. Kalau eksekutif main-main, itu rakyat tahu," kata Hasyim.
Jika nanti sampai muncul wacana memakzulkan presiden, kata Hasyim, rakyat bisa melihat pihak mana yang benar, eksekutif atau legislatif. "Apa DPR hanya mainkan hak-haknya saja? Sikap rakyat itu baru mungkin terjadi kalau rakyat diberitahu. Mungkin agak lama, tapi tidak apa-apa," kata dia.
Hasyim mengatakan jika sekali menerangkan di televisi mungkin Jokowi menghabiskan waktu satu jam. "Besoknya dapat poin," katanya. Dengan memberitahukan keadaan bangsa secara luas kepada rakyat, hal itu bisa membuka mata rakyat. "Ternyata negara kita itu posisinya di sini. Saya secara pribadi mengharapkan begitu pada awal pemerintahan berjalan," ujarnya. [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar