Mereka sudah berbagi kursi di DPR dan MPR. Golkar mengklaim sudah diplot menduduki kursi Ketua DPR. "Pastinya Golkar akan menjadi Ketua DPR," kata juru bicara koalisi sekaligus Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, Tantowi Yahya. Ketua MPR akan ditunjuk dari Partai Demokrat. Paket wakilnya diambil dari Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sesuai dengan tata tertib dan Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), pimpinan dan alat kelengkapan DPR dan DPRD dipilih melalui sistem paket. Nama lima calon diusung oleh fraksi-fraksi yang berbeda dan dipilih melalui voting. PDI Perjuangan masih berharap pada hasil uji materi yang mereka ajukan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka ingin penentuan pimpinan DPR kembali ke aturan lama, yakni dijabat oleh peraih suara terbanyak dalam pemilu legislatif.
Secara hitungan matematis, kursi koalisi PDI Perjuangan tak melampaui kubu Gerindra. PDI Perjuangan, yang ditopang tiga partai lain--Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai NasDem--total memiliki 207 dari 560 kursi DPR. Mereka perlu satu partai lagi untuk memenuhi syarat paket lima orang pimpinan DPR. Demokrat memiliki 61 kursi netral. Sisa kursi lain diisi koalisi pro-Prabowo.
Koalisi pro-Prabowo tidak hanya berupaya mendominasi DPR, tapi juga posisi krusial DPRD. Dari hasil pemilu lalu, koalisi ini menguasai kursi DPRD 31 provinsi. Padahal pemilihan kepala daerah dirancang melalui mekanisme DPRD, bukan oleh rakyat secara langsung. Aturan ini masih dibahas di DPR. Jika lolos, di atas kertas, koalisi Prabowo-Hatta bakal mengisi posisi kepala-kepala daerah.
Fraksi PDI Perjuangan menganggap manuver kubu Prabowo tak akan membuahkan hasil. Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Eriko Sotarduga, optimistis pendukung Jokowi-Kalla di DPR melampaui separuh kursi DPR. "Di parlemen sekarang kami masih 34 persen,” katanya kepada Tempo dalam acara temu fraksi di Hotel Dharmawangsa, Jakarta, kemarin. “Pasti nanti ada peningkatan."
Eriko mengklaim sejumlah partai telah membuat kesepakatan baru dengan PDI Perjuangan yang akan diumumkan bertepatan dengan pembacaan putusan uji materi Undang-Undang MD3. "Secara etika kan sudah, mereka menyadari ada kepentingan yang sama dalam membangun bangsa."
Presiden terpilih Jokowi tak khawatir koalisi pro-Prabowo menjadi mayoritas di DPR. Jokowi tak menyiapkan strategi khusus karena koalisi adalah urusan partai dan tak menjamin programnya berjalan mulus. "Prinsipnya, saya terbuka saja. Kalau ada yang mau gabung, ya, silakan," katanya.
Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla justru tak melihat hambatan terhadap pemerintah muncul dari DPR. Lembaga legislatif diyakini menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara proporsional. “Kalau fungsi itu dijalankan secara baik, tak ada upaya menjegal,” katanya di Universitas Al-Azhar Indonesia, Jakarta, Rabu pekan lalu.
Tragedi ini diakui atau tidak bermula dari "kesombongan" Jokowi dalam mengajak partai lain berkoalisi, mulai dari "pengin" koalisi ramping sampai dengan "syarat menteri" yang diucapkan Jokowi sendiri. Jokowi terus mengandalkan relawan yang dianggapnya "tanpa pamprih" yang ternyata setelah kemenangan Jokowi banyak relawan minta balas budi (tentu saja tidak semua), ada yang ingin jadi menteri, ada yang ingin jadi staf ahli bahkan ada yang ingin ngurus catering istana. Mungkin disinilah yang tidak disadari oleh Jokowi bahwa sesungguhnya antara relawan dan parpol adalah sama. Mereka adalah manusia biasa yang masih butuh imbalan jasa. Memang menurut hukum, tak ada yang salah dari sikap Jokowi, tetapi apakah Jokowi sadar bahwa tidakkannya telah menghabisi porsi kursi di DPR RI bagi parpol pendukungnya? [tempo]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar