Jokowi Soal RUU Pilkada: Itu Memotong Kedaulatan Rakyat

Mayoritas fraksi di DPR menyetujui opsi pelaksanaan Pilkada melalui DPRD dalam rapat Panja RUU Pilkada. Presiden terpilih, Joko Widodo mengkritisi usulan tersebut sebagai kemunduran dan memotong kedaulatan rakyat.
"Itu kemunduran dan memotong kedaulatan rakyat," kata Jokowi saat ditanya mengenai RUU Pilkada di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Senin (8/9/2014).
Ia menilai, kalau yang dikritisi pelaksanaan Pilkada, maka seharusnya diperbaiki. Bukan diubah sistem Pilkadanya.
"Kalau dibilang anggarannya terlalu besar, ya digabung saja pelaksanaannya. Pelaksanaan lapangannya yang diperbaiki," ujarnya.
Ia tak akan ikut campur dengan pro-kontra yang sedang terjadi di DPR. Jika pun RUU ini disahkan dan pelaksanaan Pilkada melalui DPRD ‎bukan ancaman untuk pemerintahannya.
"Ancaman apa? Bukan ancaman," ujarnya sambil menggelengkan kepala.

PDIP Tetap Optimis
Dalam politik legislasi DPR, rivalitas antara koalisi merah putih yang menang jumlah dengan koalisi Jokowi-JK telah kentara bak pertandingan sepak bola. Kini, koalisi pendukung Jokowi-JK sedang berjuang di Panja RUU Pilkada untuk memastikan Pilkada langsung tidak berubah menjadi Pilkada tak langsung. Koalisi Jokowi-JK berpotensi dikalahkan 4-0 oleh kubu Koalisi Merah Putih.
"‎PDIP sudah 4-0, bos!" kata Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Bambang menjelaskan, ada tiga RUU yang menunjukkan kekalahan kubu Jokowi-JK, yakni golnya UU MD3, potensi golnya aspirasi koalisi merah putih dalam Pansus Tata Tertib, dan potensi di Pansus Pilpres. Potensi gol yang ke empat adalah bayangan kekalahan di Panja RUU Pilkada.
Langkah lobi-lobi untuk memperbesar kuantitas kubu yang seaspirasi dengan kubu Jokowi-JK dinilai Bambang juga mentok. Ini karena perbedaan tajam yang terjadi pasca Pilpres 2014.‎
"‎Tentu ada lobi-lobi, tapi nyatanya sampai hari ini lobi-lobi itu mentok. Sebagain besar masuk ke urusan Kepala Daerah dipilih anggota dewan provinsi maupun kabupaten," tutur Bambang.
PDIP tak risau apabila akhirnya nanti ditinggal mayoritas kubu politik. In‎i karena PDIP sudah terbiasa 'sendirian' dalam memperjuangkan pandangannya sejak dahulu, termasuk pengalaman menjadi oposisi pemerintahan.
"‎Bukan pasrah, kita akan memberikan argumentasi. Kalah terus, kita siap lah. PDIP tidak hanya hari ini sendirian, dari dulu sendirian kok. Tapi bukan berarti kita ingin sendirian, kita juga ingin bersama-sama dalam kehangatan kan baik," kata Bambang.
Optimisme PDIP kini berada di anggota koalisi merah putih, yakni dari partai yang berpotensi mendukung pemerintahan di kemudian hari. Bambang menyebut Partai Golkar, PPP, dan Partai Demokrat‎ bakal mendukung pemerintahan dalam satu setengah tahun ke depan.
"Kalau ada perubahan ke depan, saat Golkar sudah Munas, PPP sudah Muktamar, dan lain sebagainya, Lama-lama kita juga akan bisa merasakan. Kita mengharapkan Golkar, PPP, Demokrat bekerja bersama-sama tidak harus dari dalam pemerintahan. Di luar pemerintahan boleh, tetapi tidak perlu anarki dong. Dendam nggak akan bertahan lama, sakit hati nggak akan bertahan lama. Satu setengah tahun lah, mereka akan berubah," tutur Bambang.   [detik]