PKS: Jokowi Tak Paham Politik Sukunya Sendiri

Wasekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfudz Siddiq, menilai tindakan Tim Transisi presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang bergerilya ke sejumlah lembaga negara tanpa berkoordinasi terlebih dulu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan hal yang tidak etis.
Sebab, transisi pemerintahan tidak boleh dijalankan semaunya, mengingat SBY hingga Oktober mendatang masih bertindak sebagai Presiden.
"Soal transisi pemerintahan itu suatu keharusan, kebijakan atau kesinambungan itu bisa terjaga. Tetapi tidak boleh transisi ini dijalankan semau-maunya karena sampai dilantiknya presiden yang baru dengan kabinetnya nanti, kabinet yang sekarang yang sah dan punya kewenangan penuh dalam kebijakan pembangunan," katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2014).
Mahfudz menegaskan, apa yang dilakukan Jokowi dengan Tim Transisinya itu mencerminkan Jokowi yang tidak memahami politik Jawa. Semestinya, dalam transisi itu presiden terpilih harusnya menjalin komunikasi dengan presiden yang masih berkuasa dalam hal ini, SBY.
"Terkait komunikasi transisi Jokowi saya menilai Jokowi sebagai orang Jawa tidak memahami budaya politik Jawa. Menurut saya komunikasi itu dilakukan antara presiden terpilih dengan presiden yang masih berkuasa, istilahnya sowan, menyerap masukan, mendiskusikan apa yang menurut presiden sekarang dilakukan, dan bukan untuk datang mendiktekan untuk dilaksanakan," tuturnya.
Seperti diketahui, SBY sempat mengingatkan agar presiden terpilih, Jokowi tidak bergerilya ke lembaga negara dan meminta menghormati pemerintahan yang masih dijabatnya. Ia pun meminta jika ingin melakukan komunikasi dengan para menterinya harus lebih dulu meminta izin melalui surat resmi.  [okezone]