Koalisi tanpa syarat adalah syarat yang diusung oleh pasangan Jokowi-JK
dalam membangun kabinetnya kelak. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi
(MK), santer terdengar kabar ada kemungkinan beberapa partai dari
koalisi Merah Putih hendak lompat ke kubunya.
Apakah koalisi tanpa syarat itu tetap dapat terwujud?
"Menurut
saya kalau Jokowi konsisten dengan revolusi mental ini harus serius
dibentuk dari kabinetnya tanpa syarat. Kalaupun ada konsensi untuk PPP
dan Demokrat, harus konkret (dengan syarat tersebut)," ujar peneliti
LIPI, Siti Zuchro.
Hal ini diungkapkannya dalam diskusi Polemik
bertajuk 'Peta Politik Pasca Pilpres' di Warung Daun, Jl Cikini Raya,
Jakpus, Sabtu (23/8/2014).
Secara terang-terangan, Siti
mengungkapkan sulit bila tidak ada imbalan dalam politik. Terlebih lagi
bila sampai mendapat dukungan suara di parlemen dari partai-partai lain.
Sehingga, presiden terpilih Jokowi harus dapay membuktikan kualitas
dalam susunan kabinetnya kelak.
"Jadi proteksi-proteksi tadi bisa
jadi rasional mengapa 2 partai ini bergabung dan muncul simbiosisnya
kepada pimpinan partai ini. Menurut saya tidak ada dukungan tanpa
reward, dalam politik tidak ada makan gratis. Pak Jokowi pasti ada
koalisi dengan syarat, pasti ada," kata Siti.
"Harus ada reward di
situ, kecuali pejabat tidak boleh memegang jabatan di partai. Menurut
saya itu revolusi mindset. Ini mungkin ada cara baru dan profesional.
Sebaliknya apa yang diargumentasi tadi satu kekuasaan harus diawasi oleh
kekuasaan lain," lanjutnya.
Menurutnya, langkah koalisi Merah
Putih berada di luar pemerintahan untuk mengawasi kebijakan pemerintah
nanti cukup baik. Sebab, setiap kebijakan pemerintah perlu diawasi
dengan baik.
"Kita harapkan memang mekanisme check and balance
sungguh-sungguh efektif. Tidak ada jaminan yang mutlak besarnya koalisi
dengan kinerja pemerintah itu, itu perlu dicatat oleh pemerintahan yang
baru," tutup Siti. [detik]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar