Organ-organ relawan, termasuk Almisbat, memang tengah mempersiapkan model pengawalan terhadap pemerintahan Jokowi-JK agar tidak tersandera oleh kepentingan oligarki politik.
“Kami sadar betul bahwa kepentingan mereka (parpol) bisa masuk dari berbagai pintu di parlemen maupun kelompok-kelompok lobi. Untuk itu, Jokowi perlu benteng moral yang sudah terbukti bekerja tanpa pamrih dalam mengawal kemenangan pada pilpres lalu,” ujar Hendrik.
Dikatakan, kini saatnya bagi para relawan untuk mengubah strategi pengawalan, dari pemenangan pilpres menuju pemenangan agenda-agenda rakyat. Almisbat, ujarnya, sudah mulai berperan secara pro aktif bersama sejumlah kelompok relawan lain untuk memperkuat barisan Koalisi Rakyat.
Saat menghadiri halalbihalal Partai Nasdem, kemarin, Jokowi meminta kelompok-kelompok relawan di 34 provinsi mengawal pemerintahannya hingga lima tahun mendatang. Relawan sangat diperlukan dalam menyukseskan pemerintahan baru, termasuk dengan cara menginformasikan hal-hal buruk yang merugikan masyarakat dan negara.
Sebanyak 40 kelompok relawan telah berpartisipasi dalam upaya memenangkan pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Para relawan ini juga berperan penting dalam mengawal proses demokrasi yang damai, hingga MK mendukung penetapan KPU yang memenangkan Jokowi-JK.
“Jangan ada kantor-kantor pemerintah yang berani memberikan pelayanan tidak baik kepada masyarakat, apalagi berani memungut sesuatu dari masyarakat dengan memaksa. Ingat, jika ada yang masih melakukan hal-hal yang buruk itu, pasti akan saya datangi. Saya tidak segan-segan untuk mencopot, jika terbukti ada pejabat yang bermain dalam pengurusan izin dan mengabaikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Jokowi. [beritasatu]
Tidak ada komentar:
Posting Komentar