Wakil Ketua DPRD DKI
Jakarta Abraham Lunggana mengkritik keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo yang menunjuk mantan Kepala Biro Organisasi Tata Laksana (Ortala)
Lasro Marbun sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI.
Pria yang kerap
disapa Lulung itu mengatakan, Lasro tidak memiliki pengalaman menangani
hal-hal terkait bidang pendidikan.
Lasro ditunjuk menggantikan Taufik Yudi Mulyanto, yang menjabat
sebagai Kepala Dinas Pendidikan DKI sejak tahun 2010. Menurut Lulung,
Lasro yang merupakan seorang sarjana hukum tidak berkompeten mengurus
bidang pendidikan.
"Ya, makanya kagak nyambung. Jaka Sembung bawa golok," kata Lulung seraya mengucapkan pantun di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (17/2/2014).
Lulung menilai mantan Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Agus Suradika
lebih pantas menggantikan Taufik. Namun, Agus justru dirotasi menjadi
Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) DKI, menggantikan Anas
Effendi yang diusulkan menjadi Wali Kota Jakarta Barat. Menurut Lulung,
gelar profesor dan latar belakang pendidikan yang dimiliki Agus terlalu
tinggi untuk jabatan Kepala BPAD.
"Itu yang saya kritisi, enggak ada hubungannya perpustakaan sama
pendidikan, sayang potensinya (Agus). Kalau gue jadi gubernur, gue jadiin (Agus) Kepala Dinas Pendidikan," kata Ketua DPW PPP DKI tersebut.
Pada kesempatan berbeda, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja
Purnama mengatakan, Jokowi memiliki alasan tersendiri dalam memilih
Lasro untuk mengurusi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan sistem pendidikan
Jakarta. Selama menjadi Kepala Biro Ortala, kata Basuki, Lasro unggul
dalam hal menyusun struktur kepegawaian. Lasro juga dianggap mampu
merampingkan dan menggabungkan posisi-posisi menjadi terpadu satu pintu.
Meskipun latar belakang Lasro merupakan sarjana hukum, bukan berasal
dari pendidikan, Jokowi dan Basuki tetap optimistis Lasro dapat
mereformasi birokrasi pendidikan Ibu Kota.
Menurut Basuki, menjadi seorang kepala dinas tidak harus memiliki
dasar mengajar maupun pernah menjadi akademisi. Yang terpenting saat ini
adalah Lasro dapat mengemban tugas menyusun struktur birokrasi
pendidikan agar lebih efisien.
"Pengadaan barang kan sudah disusun. Sekarang bagaimana cara
menempatkan kepala sekolah dan pengawas yang benar, dia (Lasro)
jagonya," kata Basuki.
Sumber :
kompas.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar