Projo Pastikan Berisi Kader PDIP Berkualitas

Kelompok Simpatisan dan Kader PDI Perjuangan Pro Jokowi (Projo) membantah anggapan mereka bukan kader partai berlambang banteng moncong putih itu seperti diungkapkan sejumlah elite PDIP. Koordinator Nasional Projo, Budi Arie Setiadi, mengatakan para aktivis Projo memiliki Kartu Tanda Anggota PDIP. Bahkan, sebagian pernah menerima penugasan partai baik sebagai pengurus maupun calon legislatif.
Budi menyebut salah satu pendukung Projo adalah tokoh nasionalis dari Jawa Tengah, Gunawan Wirosarojo, yang pernah menjabat Ketua PDIP periode 2000-2005 sebagai kepengurusan pertama PDIP setelah dideklarasikan pada 1999. “Masih banyak tokoh lain yang bergabung ke Projo,” kata Budi kepada Tempo Senin (17/2/2014).
Mantan Wakil Ketua PDIP DKI Jakarta ini menjelaskan, kader adalah anggota resmi partai yang sudah mengikuti serangkaian pelatihan dan teruji dalam sejumlah penugasan dari partai. Status sebagai kader partai tak bisa hilang hanya karena dia tak lagi memiliki jabatan di partai atau menjadi anggota parlemen.
Budi menanggapi tekanan sejumlah petinggi PDIP terhadap Projo terutama akhir pekan lalu. Wakil Sekretaris PDIP Hasto Kristianto, pada Minggu (16/2/2014), menilai para aktivis Projo bukanlah kader partainya. Itu sebabnya, Projo diminta tak menggunakan simbol dan atribut partai berlambang banteng moncong putih itu. Sebelumnya, Ketua PDIP Puan Maharani juga menyatakan Projo bukan gerakan dari internal PDIP.
Ketua PDIP Bambang Wuryanto, pun meminta Projo belajar soal pengkaderan partai dan menyingkirkan kepentingan pribadi. “Kader PDIP jangan nggege mangsa (tergesa-gesa) menuntut pendeklarasian nama calon presiden dan wakil presiden,” ujarnya pada Minggu (16/2/2014).
Ketua PDIP yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sidarto Danusubroto, tak mau mengomentari pernyataan miring sejumlah petinggi PDIP terhadap Projo. Ia mengakui tak jarang Projo menyampaikan aspirasi secara vulgar. Namun, menurut dia, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri tak pernah mempersoalkan aksi Projo. “Tak ada perintah dari Bu Mega agar menekan atau memberi sanksi kepada aktivis Projo,” katanya. 
Menurut dia, dalam rapat-rapat pengurus pusat Mega tak pernah mengeluhkan gerakan Projo dan kelompok pendukung Jokowi yang lain. Sidarto, yang juga Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, menuturkan bahwa Mega banyak diam soal itu lantaran hubungannya dengan Jokowi memang sangat baik. Tak pernah satu pekan pun tanpa kebersamaan mereka. “Entah makan bersama atau diskusi.”

Sumber :
tempo.co