Matnoor mengatakan, nilai tukar rupiah yang masih lemah secara makro akan berimbas pada tingginya harga barang. Sedangkan selama ini pendapatan asli daerah Jakarta lebih banyak dari pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor dan jasa.
Akibatnya, jika nilai rupiah masih lemah, ada kemungkinan daya beli masyarakat akan turun, yang bisa menyebabkan pendapatan dari sektor pajak akan turun. "Pendapatan daerah, terutama yang masih mengandalkan pajak, memang tidak terlepas dari ekonomi makro," kata Matnoor di Balai Kota kemarin. Ia membandingkan dengan realisasi pendapatan asli daerah hingga Oktober tahun ini yang masih sekitar 71 persen atau sebesar 19,4T dari target 26,26T dalam APBD Perubahan.
Ketua Fraksi Golkar Ashraf Ali pun menyoroti pendapatan asli daerah yang masih lebih banyak mengandalkan dari sektor pajak. Padahal, pendapatan dari sektor pajak hanya meningkat sekitar 12 persen per tahun. Lantaran itulah ia pesimistis bila DKI menargetkan kenaikan pendapatan dari sektor pajak hingga 40 persen. Ia menyebutkan salah satu contohnya. "Pajak restoran dalam APBD Perubahan 2013 yang angkanya 1,4T dinaikkan menjadi 2T," ujarnya.
Menanggapi keraguan anggota Dewan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pemerintah optimistis memasang target pendapatan tinggi karena sudah menerapkan sistem online. "Wajib pajak restoran, khususnya dari yang hanya 8.000 unit usaha bisa sampai dua kali lipat jika menggunakan online," katanya. Selain itu, DKI berencana menaikkan nilai Pajak Bumi dan Bangunan.
Sumber :
tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar