Selasa, 10 Desember 2013

Dari KAI Sampai Dahlan Iskan Cemooh Jokowi

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menertibkan wilayah pelintasan kereta api. Pasalnya, hingga saat ini usulan pihak KAI agar dibangun underpass dan fly over di wilayah pelintasan tidak juga terealisasi.
Menurut Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Ignatius Jonan, jika ada fly over dan underpass maka kecelakaan seperti yang terjadi di pelintasan kereta di Pesanggrahan kemarin tidak akan terjadi.
"Pelintasan yang kodenya 57A ini adalah satu contoh pelintasan yang seharusnya sejak lama dibuatkan underpass," kata Jonan kepada wartawan di RS Suyoto, Jalan Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, Selasa (10/12/2013).
Jonan menjelaskan, usulan tersebut sudah diberikannya sejak tahun 2011 dan bahkan telah dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2011. Perpres menyebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah diwajibkan membangun underpass di 24 titik.
Ia sendiri tidak mengerti mengapa Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) belum juga mengerjakan usulan tersebut. Padahal, secara pembiayaan Pemprov DKI sama sekali tidak mengalami kendala.
"DKI pemdanya kaya raya, APBD-nya 40T. Mungkin sedang disiapkan bapak gubernur," ujarnya.
Jonan mengimbau agar pemerintah daerah harus berperan lebih aktif lagi dalam mengurus wilayah pelintasan kereta api. Tidak hanya dengan membangun fly over dan underpass, tapi juga menertibkan pelintasan-pelintasan liar.
Meski secara historis area pelintasan kereta api dijaga oleh pihak KAI, namun sebenarnya hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
"Sebenarnya begini, semua pelintasan kereta itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat, tapi saya kira banyak pemda yang belum siap," tandas Jonan.

Dahlan Iskan Juga Pertanyakan Kesungguhan Jokowi Bangun Underpass
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan meminta kesungguhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk membangun underpass di perlintasan sebidang kereta api.
Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta api yang berulang.
Dahlan berharap pembangunan underpass bisa segera selesai dalam waktu enam bulan, terutama di jalur-jalur yang rawan kecelakaan. "Kalau Pemprov sungguh-sungguh, dibangunnya 6 bulan bisa selesai," ujar Dahlan, Selasa (10/12/2013).
Dahlan memperkirakan anggaran satu underpass membutuhkan biaya kurang lebih 45M. Sedangkan Dahlan mengusulkan untuk di Jakarta saja butuh lebih dari 20 underpass. "Di wilayah Jakarta kira-kira yang mendesak 18 sampai 20-an, atau bahkan mungkin lebih" jelas Dahlan.
Pembangunan underpass ini diusulkan sebagai salah satu solusi mencegah terjadinya kecelakaan di pelintasan rel kereta api. Insiden terakhir adalah tabrakan antara KRL dengan truk tangki pengangkut BBM di Bintaro, Jakarta Selatan, Senin (9/12/2013).

Sumber :
- jpnn.com
- tribunnews.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar