Ratusan anggota Dewan Pengupahan dari unsur buruh yang melakukan
demonstrasi di depan Gedung Balai Kota, Jakarta, mulai meninggalkan
lokasi pada Sabtu dini hari. Padahal sebelumnya mereka berniat melakukan
aksi bermalam di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi).
Para buruh menuntut Pemprov DKI Jakarta merealisasikan angka
Kebutuhan Hidup Layak 2014 sebesar Rp 2.767.320,- sesuai usulan pekerja.
"Kami
menuntut Pemprov DKI merealisasikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL)
berdasarkan usulan anggota Dewan Pengupahan unsur buruh sebesar
Rp 2.767.320,- karena nilai tersebutlah yang paling mendekati kebutuhan
realistis buruh di tahun 2014," kata anggota Dewan Pengupahan DKI
Jakarta dari unsur buruh Dedi Hartono di Jakarta, Sabtu (26/10/2013) dini hari.
Dia mengatakan bahwa seluruh anggota Dewan Pengupahan DKI Jakarta
dari unsur buruh menolak hasil keputusan penetapan KHL yang disepakati
Disnakertrans dan Apindo pada rapat Jumat (25/10/2013) malam pukul 21.30 WIB.
Menurutnya, dalam rapat itu Disnakertrans dan Apindo menyepakati
perhitungan KHL 2014 sejak Februari-Desember 2014 yang telah
diregresikan adalah Rp 2.299.860,- atau dibawah dari nilai tuntutan buruh.
"Maka dari itu, seluruh anggota dewan pengupahan dari unsur buruh
menolak dan melakukan aksi di depan Disnakertrans mengawal sidang DPP
Prov DKI, serta di depan Gedung Balai Kota.
Dia menjabarkan, angka kebutuhan realistis yang paling mendekati
untuk buruh adalah nilai KHL sebesar Rp 2.767.320,- sesuai hasil regresi
yang diusulkan anggota dewan pengupahan dari unsur buruh. Menurutnya
angka Rp 2.767.320,- tersebut merupakan hasil evaluasi dalam penetapan KHL
sejak tahun 2007-2013, dan sesuai dengan nilai regresi BPS yang
diprediksikan di tahun 2014. Berdasarkan pantauan, seiring kepulangan
buruh, aparat kepolisian polisi juga mulai mengurangi jumlah personelnya
di sekitar Gedung Balai Kota.
Sumber :
republika.co.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar