"Di tengah bangkitnya kesadaran publik pada perhatian satwa, langkah Pak Jokowi untuk hapus topeng monyet ini layak dicontoh para kepala daerah," kata Zulkifli di Yogyakarta, Sabtu (26/10/2013).
Seperti diketahui, Jokowi menilai topeng monyet merupakan bentuk eksploitasi terhadap binatang dan sudah mendapat sorotan internasional. Langkah itu pun telah terwujud dalam program Jakarta Bebas Topeng Monyet 2014. "Kepedulian atas lingkungan sudah selayaknya berkembang tak semata pada flora yang terjaga, tapi juga satwa, khususnya yang dilindungi agar tak dieksploitasi," tambah Zulkifli.
Zulkifli sendiri mengaku salut dengan Jokowi yang memiliki kesadaran tinggi pada lingkungan, khususnya satwa agar tak jadi obyek eksploitasi. "Kami apresiasi kesadaran Pak Jokowi dalam memperlakukan satwa itu dan bisa menjadi teladan pemimpin daerah lain," kata dia.
Zulkifli menambahkan, sampai saat ini, sejumlah eksploitasi satwa memang masih marak di Indonesia. Eksploitasi itu sering kali dikemas dalam bentuk hiburan atau menggunakan jargon pendidikan. "Sirkus lumba-lumba salah satunya, yang masih marak digelar di Jawa Timur dan Jawa Tengah," kata dia.
Selain lumba-lumba, kata Zulkifli, sejumlah kasus perburuan orang utan di Pulau Kalimantan pun saat ini juga masih marak dan butuh perhatian pemerintah daerah. "Jangan sampai pemerintah daerah mendiamkan eksploitasi satwa yang terjadi di depannya, apalagi jika satwa itu terancam punah," urainya.
Zulkifli pun mengingatkan bahwa aksi eksploitasi satwa dalam berbagai bentuk hingga membuat hak-hak hidup satwa, khususnya yang dilindungi, terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Sumber :
tempo.co
Tidak ada komentar:
Posting Komentar