Djoko menilai, ketiadaan contoh para pemimpin ini turut memicu pertambahan kendaraan yang membludak. Imbasnya, pelanggaran lalu lintas bermunculan, seperti penerobosan jalur Transjakarta, atau kerap disebut busway.
Sampai-sampai, belakangan Polda Metro Jaya mewacanakan denda Rp 1 juta buat mobil yang nekat menerobos jalur busway. Djoko percaya, contoh pemimpin lebih penting, daripada denda besar seperti itu dalam membenahi kualitas transportasi umum perkotaan.
"Harusnya masyarakat naik angkutan umum dimulai dari pejabat. Pejabat aja sekarang enggak ada yang naik angkutan umum. Ini kan jadi rohnya di masyarakat," kata Djoko ketika dihubungi, Sabtu (26/10/2013).
Djoko menyebut, saat ini hampir 99 persen pejabat mulai dari Bupati, wali kota, sampai Gubernur menggunakan angkutan pribadi. dari hasil pemantauannya, hanya Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) yang biasa naik angkutan umum.
"Perilaku pejabat hampir 99 persen tidak mau naik angkutan umum. Jokowi saja pejabat yang mau kaya gitu. Dia serius benahi angkutan umum," katanya.
Jika mau membandingkan, pejabat publik di luar negeri menurut Djoko banyak yang menggunakan angkutan umum. Dengan demikian masyarakat juga bisa mencontoh langsung perilaku pejabat yang naik angkutan umum tersebut. Bukan seperti di Indonesia, yang pejabatnya rata-rata punya mobil pribadi dan dinas, serta ke mana-mana dikawal polisi khusus.
"Di Jepang wali kotanya naik angkutan umum, Korea juga. Belanda menteri naik sepeda. Indonesia sudah miskin, pejabatnya banyak gaya," tutupnya.
Menurut anggota Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini hal yang paling mudah dilakukan adalah pejabat di Indonesia harus merasakan sendiri angkutan umum. Hal ini juga akan menjadi pandangan sendiri untuk masyarakat agar naik ke angkutan umum sehingga bisa mengurangi kemacetan.
Sumber :
merdeka.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar